Bahlil Ungkap Luhut Jadi Sosok di Balik RI Stop Ekspor Bijih Nikel
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap peran mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keputusan strategis pemerintah menghentikan ekspor bijih (ore) nikel pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
Bahlil menuturkan, pada 2018–2019 nilai ekspor bijih nikel Indonesia hanya mencapai sekitar US$ 3,3 miliar. Saat itu, ia mengaku masih menjadi pelaku usaha yang turut melakukan ekspor komoditas tersebut karena dinilai memberikan keuntungan cepat.
Baca Juga
IMA: Pemangkasan Kuota Batu Bara dan Nikel 2026 Berisiko pada Investasi dan Ekspor
“Saya waktu itu salah satu pelaku, pengusaha. Ekspor juga barang ini karena cuannya cepat,” ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum Bersama Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut dia, perubahan kebijakan bermula saat dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi bersama Luhut, yang kala itu menjabat sebagai menko marves. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil diminta mempertimbangkan penghentian ekspor bijih nikel guna mendorong investasi dan hilirisasi di dalam negeri.
“Pak Luhut bilang, ‘Lil, kau bisa enggak stop itu ekspor ore nikel?’ Saya bilang itu bukan kewenangan saya, itu menteri ESDM. Tapi beliau bilang, ‘Kau ini mengepalai investasi, kita ingin investasi masuk,’” beber Bahlil.
Bahlil mengaku akhirnya dia menjalankan arahan tersebut. Bahkan, hanya empat hari setelah dilantik sebagai anggota kabinet, dia langsung memutuskan menghentikan ekspor bijih nikel.
Keputusan itu diambil di tengah konsekuensi bisnis pribadi. Bahlil mengungkapkan, saat kebijakan tersebut diterapkan, terdapat sekitar 500.000 ton bijih nikel milik perusahaannya yang sudah berada di pelabuhan untuk diekspor.
Baca Juga
Margin Cenderung Menguat, Saham ANTM dan NCKL Jadi Pilihan Sektor Nikel
“Di saat bersamaan perusahaan saya dulu ada 500.000 ton (ore nikel) ada di pelabuhan. Coba bayangkan saya stop. Untungnya waktu itu US$ 15 per ton, dikali 500.000 ton berapa juta itu?” ungkapnya.
Pasca-penghentian ekspor, pemerintah mendorong percepatan pembangunan smelter dan industri hilir berbasis nikel di dalam negeri. Hasilnya, dalam kurun 2023–2024, nilai ekspor produk turunan nikel melonjak signifikan menjadi sekitar US$ 33 miliar–US$ 34 miliar.
Lonjakan tersebut, lanjut Bahlil, berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah penghasil nikel. Maluku Utara, misalnya, sempat mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 24%–30%. Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Menurutnya, industrialisasi dan hilirisasi menjadi kunci penciptaan lapangan kerja sekaligus peningkatan nilai tambah sumber daya alam nasional.
“Dalam teori ekonomi, tidak ada negara berkembang yang menjadi negara maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Tidak ada,” tegas Bahlil.