Menperin Agus Gumiwang: Digitalisasi dan Peningkatan Order Kunci Kemajuan Industri Galangan Kapal

JAKARTA, Investortrust.id — Digitalisasi dan peningkatan order merupakan kunci sukses kemajuan industri galangan kapal dalam negeri. Dengan sistem digitalisasi, produksi kapal bisa lebih dari satu kapal per tahun. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa digitalisasi rantai pasok menjadi pembeda utama. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pengadaan bahan baku dan komponen dapat dipercepat, biaya ditekan, dan produktivitas meningkat.

“Pemerintah mendorong pelaku industri galangan kapal untuk mulai mengadopsi digitalisasi sebagai bagian dari strategi efisiensi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada FGD tentang Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Selain Agus, tampil sebagai pembicara pada FGD yang dibuka Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia adalah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Go Darmadi, dan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri.

Di balik penguatan sektor manufaktur nasional, industri galangan kapal muncul sebagai salah satu subsektor strategis yang dinilai siap naik kelas. Pemerintah menilai industri perkapalan memiliki multiplier effect tinggi, tidak hanya bagi manufaktur, tetapi juga bagi logistik, pertahanan, pangan, dan konektivitas maritim nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten/kota. Sejumlah galangan bahkan telah memiliki fasilitas graving dock hingga 300.000 DWT. Namun, mayoritas aktivitas industri masih didominasi oleh perbaikan dan docking kapal, bukan pembangunan kapal baru berskala besar.

Tantangan utama industri galangan kapal terletak pada skala produksi, regulasi, dan rantai pasok. Indonesia saat ini rata-rata baru mampu membangun sekitar satu kapal besar per tahun, jauh tertinggal dibandingkan China yang mampu memproduksi sekitar tujuh kapal per tahun. Kesenjangan ini bukan semata persoalan kapasitas teknis, melainkan juga efisiensi rantai pasok dan pemanfaatan teknologi.

Tingginya ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen masih melemahkan daya saing industri galangan nasional. Padahal, Indonesia telah memiliki sekitar 127 perusahaan komponen perkapalan, dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai sekitar 90%. Artinya, fondasi industri sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum terorkestrasi secara optimal.

Pemerintah menilai penyederhanaan dan harmonisasi regulasi menjadi kunci. Saat ini, perizinan industri galangan kapal masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya produksi. Selain itu, industri membutuhkan skema pembiayaan jangka panjang dan kepastian order agar berani masuk ke pembangunan kapal berukuran besar, termasuk di atas 50.000 DWT.

Baca Juga

INSA Ungkap Kendala Industri Pelayaran RI Sulit Bersaing dengan China

Dengan basis manufaktur yang menguat, kapasitas SDM yang semakin matang, serta dukungan kebijakan yang tepat, industri galangan kapal nasional dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar industri jasa perbaikan menjadi industri strategis berorientasi produksi, sekaligus menopang agenda besar Indonesia sebagai negara maritim dan industri.

Dalam kesempatan yang sama, Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah meniru strategi China dalam memperkuat industri galangan kapal nasional. Isu ini mengemuka dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan persaingan dengan kapal-kapal China yang murah dengan pengerjaan cepat menjadi tantangan nyata. Karena itu, penguatan industri perlu dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

“Tadi sudah didiskusikan panjang lebar (dengan Menkeu dan Memperin) bagaimana untuk meningkatkan daya saing kita bertahap,” ujar Anin. Ia juga menyinggung bagaimana Jepang, Korea, dan China membangun industri perkapalan yang kuat dalam jangka panjang.

Menurut Anin, keberhasilan negara-negara tersebut tidak lepas dari keberpihakan kebijakan pemerintah. Dukungan negara dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun industri strategis. “Tentu dibutuhkan keberpihakan (dari pemerintah *red),” jelas Anin.

Kadin sendiri menyebut Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen untuk berpihak melalui kebijakan fiskal. Sementara itu, Kementerian Perindustrian didorong menyusun roadmap bersama pelaku industri.

Lebih lanjut, Kadin mengusulkan agar dilibatkan dalam satuan tugas (satgas) pemerintah untuk mempercepat penyelesaian hambatan usaha. “Apabila Kadin diperbolehkan menjadi bagian dari Satgas, jadi bisa ikut membantu bottlenecking di dalam dunia usaha,” tutup Anin.

Juga dalam forum yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut industri galangan kapal sebagai sektor manufaktur yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. sayangnya masih ada persoalan utama berupa lemahnya pemanfaatan industri dalam negeri, akibat praktik-praktik dan kebijakan yang kurang berpihak.

Mengutip data yang disampaikan Indonesia ShipOwner Association (INSA), Purbaya menyebut terdapat sekitar 2.491 kapal domestik yang usianya sudah lebih dari 25 tahun dan pasti akan digantikan. Namun, kapasitas galangan kapal nasional baru mampu menggarap sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh mahalnya bahan baku, beban pajak, dan minimnya kepastian permintaan.

“Kalau harganya mahal karena bahan baku mahal dan dipajaki, kan bisa datang ke saya. Kalau perlu saya beri subsidi,” tegas Purbaya.

Ke depan, purbaya berkomitmen mengamankan permintaan domestik agar industri galangan kapal nasional dapat tumbuh dan berputar. Menurut Purbaya, pengeluaran anggaran di awal tahun sangat penting untuk menggerakkan sektor riil, meningkatkan penerimaan pajak, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Saya perlu uang keluar cepat supaya ekonomi tumbuh. Tapi anda bangun di dalam negeri, supaya bayar pajak, supaya ekonomi jalan,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Keuangan siap memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat industri galangan kapal. Purbaya menegaskan, pemerintah terbuka untuk mendiskusikan berbagai kekurangan yang dihadapi industri, mulai dari biaya, kualitas, hingga skema dukungan yang dibutuhkan.

Baca Juga

Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Menuju 6% Tahun Ini, Sebut Moody’s 'Offside'

“Nanti kita diskusikan kekurangannya apa. Kita betulin. Terus dukungan kualitas seperti apa. Saya bisa kasih dukungan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Ia juga memahami bahwa untuk beberapa subsektor, seperti permesinan, industri dalam negeri masih harus mengandalkan impor karena belum tersedia manufaktur domestik. “Pertama pasti impor. Tapi kalau industrinya tumbuh, lama-lama pasti ada industri mesinnya,” kata Purbaya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga permintaan domestik agar dikuasai oleh pelaku usaha dalam negeri. Dengan pasar yang terjamin, industri galangan kapal diyakini mampu berkembang, meningkatkan kapasitas, dan membangun rantai pasok nasional secara bertahap. “Jadi kita jaga demand domestik untuk industri dalam negeri dulu,” pungkasnya.