Kemenkomdigi Dorong Agentic AI Jadi Instrumen Strategis Kebijakan Publik

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menilai teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) perlu dimanfaatkan sebagai instrumen strategis negara untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data di era digital.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Ismail mengatakan, penguasaan Agentic AI menjadi krusial agar pemerintah mampu membaca pola hidup digital masyarakat yang semakin kompleks.

Menurut Ismail, aktivitas digital masyarakat saat ini terekam melalui berbagai platform, mulai dari mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga marketplace. Namun, pemerintah belum berada pada posisi yang optimal untuk membaca data tersebut secara utuh dan terintegrasi.

“Akibatnya, kebijakan publik, termasuk di sektor pariwisata dan transportasi, sering kali tidak tepat sasaran karena tidak berbasis pola riil masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/1/2026).

Ismail menegaskan, tantangan utama bukan pada kepemilikan data, tapi pada aksesibilitas serta kemampuan negara membaca pola data secara agregat untuk kepentingan publik, tanpa melanggar privasi dan prinsip hukum yang berlaku.

Baca Juga

Pasokan Listrik Jadi Kebutuhan Penting dalam Pengembangan Artificial Intelligence

Lebih lanjut, ia menilai Agentic AI juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kedaulatan digital nasional, membuka peluang ekonomi baru, serta menciptakan lapangan kerja bernilai tambah bagi talenta digital Indonesia.

“Banyak solusi AI membutuhkan penyesuaian dengan konteks Indonesia. Jika hanya mengadopsi teknologi jadi, kita akan terus berada di lapisan paling bawah. Agentic AI membuka peluang bagi anak bangsa untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional,” sebutnya.

Dalam implementasinya, Ismail menekankan pentingnya kerangka etika dan batasan yang jelas sejak awal guna meminimalkan risiko pemanfaatan AI. Menurutnya, tata kelola Agentic AI tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga pembangunan sistem dan budaya kerja yang bertanggung jawab.

Untuk itu, Kemenkomdigi akan berperan sebagai orkestrator pengembangan infrastruktur AI nasional, mengingat skala investasi dan kompleksitasnya tidak memungkinkan diserahkan sepenuhnya kepada swasta secara terpisah.

“Indonesia adalah negara besar dengan kebutuhan besar. Infrastruktur AI harus diarahkan secara jelas agar mendukung kepentingan nasional,” tegas Ismail.

Ia pun mengajak pemerintah, swasta, akademisi, dan talenta muda untuk bersinergi membangun ekosistem Agentic AI Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berdampak nyata. “Mulainya harus sekarang, now or never,” pungkasnya.