Menteri PU: Jalan dan Jembatan Nasional di Sumatra Pulih, 2.000 Akses Desa Masih Terputus

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak bencana Sumatra telah kembali berfungsi. Namun, akses infrastruktur di tingkat desa dan kecamatan masih menghadapi kendala, dengan 2.000 ruas jalan dan jembatan masih terputus.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan hari ke-52 pascabencana, seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terputus kini telah tersambung dan dapat dilalui. Meski demikian, sejumlah jembatan belum ditangani secara permanen.

“Semua jalan dan jembatan nasional dalam dunia sudah disambung semua. Beberapa jembatan nasional yang memang rusak parah, seperti jalan Tarutung - Sibolga kita akan berjalan permanen, enggak bisa fungsional, harus permanen. Namun, sudah bisa dilalui dengan menggunakan jalan provinsi,” kata Dody dalam media briefing di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga

Anggaran Tak Kena Efisiensi, Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo, Dasco, dan Purbaya

Dody menegaskan, pulihnya konektivitas jalan dan jembatan nasional memastikan tidak ada lagi wilayah kabupaten maupun kota yang terisolasi. “Jadi, per hari ini saya bisa katakan, sudah tidak ada lagi angkutan ke kota yang terisolasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Dody mengakui masih terdapat banyak wilayah desa yang belum sepenuhnya terhubung. Menurut catatan Kementerian PU, sekitar 2.000 jalan dan jembatan di tingkat kecamatan dan desa hingga kini masih belum dapat difungsikan.

Lebih lanjut, Dody menyebut progres penanganan jembatan daerah baru mencapai sekitar 15% dari total jembatan yang mengalami kerusakan. Artinya, sekitar 80% sisanya masih dalam tahap perencanaan dan pengerjaan. “Hampir dua ribuan jalan-jembatan daerah yang masih putus. Terutama jembatan ya, jembatan itu baru kita kejarkan sekitar 15% lah. Masih ada 80% yang kita kejar supaya bisa selesai cepat-cepatnya. Jadi fokusnya kita sekarang ke arah sana, jembatan daerah terutama,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri PU mengungkapkan kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra berpotensi meningkat dari estimasi awal Rp 51,8 triliun menjadi Rp 74 triliun. “Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 70 triliun sampai Rp 74 triliun,” ungkap Dody.

Sesuai ketentuan, lanjut dia, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun rencana induk (masterplan) pemulihan infrastruktur yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk dilakukan reviu. Setelah itu, dibahas dan disetujui oleh dewan pengarah sebelum diajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sesuai aturan, kita mesti bikin rencana induk yang kita submit kepada Kepala Bappenas untuk direviu, baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah, baik itu BPK, menko PMK, dan seterusnya. Setelah itu baru kita meminta anggaran kepada menteri keuangan,” terang Dody.

Baca Juga

Danantara Serahkan 600 Unit Huntara, Wika Percepat Pemulihan Aceh Tamiang

Dia menyampaikan, saat ini surat pengajuan tambahan anggaran pascabencana Sumatra tengah disiapkan karena rencana induk pemulihan infrastruktur telah selesai disusun.

Dody menjelaskan, kenaikan kebutuhan anggaran tersebut karena tambahan rencana pembangunan sabodam atau checkdam di sejumlah wilayah rawan bencana. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menahan sedimen dan material kayu agar tidak menimbulkan dampak lanjutan di wilayah hilir. “Kenapa nambah dari Rp 51 triliun? Karena ada tambahan pembangunan sabo dam baru. Jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabodam atau checkdam sebelum air atau sedimen dan kayu itu sampai ke Tamiang,” katanya.