Ikut Pokja Pascabencana, Kemenkop Serius Bantu Pemulihan Ekonomi di Sumatra

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir. Tahapan pemulihan dan pemberdayaan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.

“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Farida menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pascabencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1/2026).

Berdasarkan data sementara, koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.

Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Koperasi Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.

Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.

Baca Juga

Menko Muhaimin Bentuk Pokja Pemberdayaan Pascabencana, Punya Tugas Ini!

“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.

Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatra pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.

“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra," ucapnya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.

Diketahui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengkoordinasikan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pasca Bencana sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Muhaimin menegaskan fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi. “Langkah-langkah pemberdayaan itu dimulai agar masyarakat terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi, kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya,” ucapnya.

“Mari kita bangkit bersama dengan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi lahan, diikuti dengan inovasi dan kreativitas agar produktifitas masyarakat kembali pulih,” sambungnya.

Pokja Pemberdayaan Pascabencana ini melibatkan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Ekonomi Kreatif , Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh program K/L akan disinergikan dalam satu kerangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.