Pelaku Industri Kreatif Bisa Akses KUR hingga Rp 500 Juta
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah telah menetapkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI) dengan alokasi Rp 10 triliun pada 2026.
Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pinjaman KUR ini dapat mencapai Rp 500 juta dan dapat digunakan sebagai modal usaha bagi para pelaku industri kreatif.
"Nah itu dialokasikan KUR industri kreatif berbasis IP (intellectual property) untuk 2026 Rp 10 triliun, pinjaman atau KUR-nya up to Rp 500 juta, kalau lebih-lebih sedikit mungkin asal nanti kita lengkapi dokumen mungkin juga bisa," ujar Riefky saat ditemui usai acara "Prasasti Insights: Mewujudkan Ekonomi Kreatif sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Riefky menjelaskan, meskipun KI belum dapat dijadikan jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai jaminan pendamping dengan syarat adanya purchase order (PO).
"Tadinya yang kita minta bagaimana kalau sudah berbasis KI itu bisa jadi jaminan utama, jaminan pokok, tetapi yang baru bisa ini sebagai jaminan pendamping, tapi pokoknya mungkin harus tetap dilihat PO-nya, kalau ada purchase order-nya, dan seterusnya," ungkap Riefky.
Baca Juga
Lebih lanjut, Riefky menyebut, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah mengeluarkan peraturan mengenai jasa penilai KI untuk membantu menentukan nilai komersial KI tersebut. Saat ini, baru ada dua jenis jasa penilai, yaitu jasa penilai properti dan jasa penilai bisnis. Namun, belum ada jasa penilai KI yang dapat membantu menentukan nilai komersial dari KI.
"Nah, Kementerian Ekraf berdasarkan undang-undang ekonomi kreatif diberi kewenangan untuk mengeluarkan permen (peraturan menteri) jasa penilai IP, cuman perlu kami sosialisasi lagi, kami nanti perlu bertemu asosiasi jasa penilai," jelas Riefky.
Riefky menambahkan, dengan adanya jasa penilai KI, diharapkan para pelaku industri kreatif dapat lebih mudah mengakses pendanaan dari perbankan dan investor. "Tolong mulai dibantu agar perbankan juga bisa memakai jasa kalian, investor pakai jasa kalian, sehingga para IP kreator ini juga bisa terbantukan dalam akses pendanaannya," terang Riefky.
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah meminta agar pemerintah fokus pada orkestrasi dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Piter, orkestrasi sangat penting karena pelaku industri kreatif membutuhkan interaksi dan dukungan dari pemerintah serta ekosistem yang ada.
"Menurut saya, peran dari pemerintah melakukan orkestrasi ini menjadi sangat penting agar supaya semua pelaku industri kreatif itu bisa mengoptimalkan dirinya sendiri," kata Piter.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada satu atau dua sektor saja dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Nailul, pemerintah perlu memperhatikan sektor-sektor lainnya yang dapat mendukung keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nailul menilai bahwa pemerintah telah melakukan beberapa langkah baik dalam mendukung industri kreatif, seperti penyediaan pendanaan dan pengukuran valuasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat bersaing dengan industri kreatif global yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain.
"Kita memang harus mengejar itu," ucap Nailul.
Baca Juga
Nailul membeberkan, ekonomi kreatif di Indonesia masih sangat terpusat di Jabodetabek, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di daerah-daerah lain. Dengan demikian, pemerintah perlu memikirkan cara untuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) dan efek trickle-down bagi ekonomi daerah
"Kalau kita bicara terkait dengan film, bioskop kita masih sangat-sangat terpusat sekali di Jabodetabek, kita bagaimana caranya ini bisa juga memberikan multiplayer effect, memberikan trickle-down effect kepada ekonomi daerah," pungkas Nailul.