Wamentan Sudaryono Tegaskan Kebijakan Holdingisasi BUMN Tepat untuk Perkuat Pangan Nasional
Poin Penting
|
BOGOR, investortrust.id -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, secara akademik kebijakan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tepat dan terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan negara, termasuk BUMN strategis di sektor pangan. Hal itu disampaikan Sudaryono seusai menjalani sidang promosi doktor di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Senin (15/12/2025).
Dalam disertasinya berjudul "Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia", Sudaryono menekankan bahwa kebijakan holdingisasi, termasuk superholding dan pembentukan Danantara Indonesia, sejalan dengan temuan akademik dan memperkuat arah pengelolaan BUMN ke depan. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan dan memperkuat kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dan berbasis bukti ilmiah
"Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan holdingisasi pemerintah, termasuk Danantara Indonesia yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto, adalah kebijakan yang tepat. Ini sesuai dengan hasil riset, bukan pendapat pribadi saya," ungkapnya.
Sudaryono menyoroti dua catatan penting yang perlu dicermati pasca holdingisasi. Pertama, pengelolaan keuangan perusahaan harus dilakukan secara disiplin, terutama terkait likuiditas dan pengelolaan utang. Kedua, percepatan penyelarasan tata kelola antarperusahaan dalam satu holding menjadi kunci agar efisiensi dapat segera dirasakan.
Baca Juga
Raih IPK 4.00, Wamen Pertanian Sudaryono Resmi Bergelar Doktor
Ia mencontohkan implementasi kebijakan holdingisasi di sektor pangan yang dinilai telah menunjukkan hasil positif. Saat ini, pemerintah telah membentuk holding BUMN pangan seperti ID FOOD, PTPN Group, dan Pupuk Indonesia Group. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan penyelarasan berjalan cepat agar kinerja perusahaan segera meningkat.
Salah satu contoh nyata keberhasilan tersebut terlihat di PT Pupuk Indonesia. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia itu menjelaskan bahwa perbaikan kebijakan subsidi pupuk, khususnya melalui revisi Perpres yang mengalihkan subsidi dari produk akhir ke bahan baku, berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
"Dari efisiensi dan efektivitas bisnis Pupuk Indonesia, tercipta efisiensi sebesar Rp4,1 triliun. Sekitar Rp3,6 triliun dikembalikan ke rakyat dalam bentuk diskon pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, tanpa tambahan anggaran APBN," ujarnya.
Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMN yang sehat secara bisnis justru akan memiliki ruang lebih besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan BUMN pangan bukan sekadar soal menjalankan penugasan pelayanan publik, tetapi juga memastikan perusahaan mampu tumbuh dan berkelanjutan.
"BUMN itu perusahaan bisnis. Kalau sehat, efisien, dan efektif, maka dia bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat. Contohnya Pupuk Indonesia, dari hasil keringat kerjanya sendiri, subsidi pupuk bisa didiskon dan manfaatnya langsung dirasakan petani," ungkapnya.