Ketika SKK Migas Perkuat Sinergi KKKS dan Industri Pendukung demi Dorong Eksplorasi dan Lifting Migas

JAKARTA, Investortrust.id - Upaya memperkuat eksplorasi yang bermuara pada peningkatan lifting migas nasional tidak hanya ditopang oleh operasi teknis para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetapi juga bergantung pada dukungan industri pendukung yang mampu menyediakan peralatan, layanan, hingga kepastian rantai suplai.

Karena itu, SKK Migas sebagai regulator mendorong sinergi yang lebih kuat antara KKKS dan para pelaku industri pendukung hulu migas yang telah memiliki kemampuan memproduksi barang dan jasa berstandar internasional.

Dalam Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) 3–4 Desember 2025, SKK Migas menegaskan kembali pentingnya forum ini sebagai ruang mempertemukan kebutuhan KKKS dengan kapasitas industri nasional.

Vice President Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas, Maria K Wiharto, menekankan bahwa kegiatan ini sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan operasi hulu migas. Ia menyebut bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak produsen dalam negeri yang mampu, namun tantangan terbesar terletak pada penyelarasan antara kebutuhan KKKS dan produk yang tersedia.

“Kelemahan di kita ini adalah bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dengan market. Kebutuhan teman-teman di KKKS itu kan beragam. Ada yang katanya dia punya lapangannya itu ‘shower’, lapangan dengan tingkat produksi kecil atau menurun. Nah bagaimana teman-teman kita yang sudah punya pabrikan di sini bisa in line dengan mereka, itu terus-terusan kewajiban kami,” ujarnya dikutip Jumat (5/12/2025).

Maria menegaskan bahwa produsen yang telah berinvestasi menghadapi risiko tinggi, sehingga memiliki tanggung jawab moral bagi SKK Migas untuk membantu menghadirkan pasar yang lebih jelas melalui KKKS. Investasi industri pendukung tidak hanya menyangkut kemampuan produksi, tetapi juga memicu efek berganda bagi perekonomian sekitar. Ia menegaskan bahwa penyelarasan kebutuhan KKKS dan kemampuan industri nasional merupakan pekerjaan besar, tetapi harus dilakukan demi memperkuat pondasi hulu migas nasional.

Dari perspektif pelaku industri, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Erwin Suryadi, melihat bahwa Dukbis merupakan enabler terbesar bagi tercapainya target pengeboran, pembangunan fasilitas, hingga target produksi. Ia menjelaskan bahwa peran Dukbis jauh lebih luas dari sekadar pengadaan karena mencakup formalitas, koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga penyelarasan regulasi.

“Kalau Dukbis-nya tidak kuat, maka keniscayaan untuk berhasil itu tidak ada,” tegasnya. Erwin menggambarkan kompleksitas baru yang dihadapi industri migas akibat meningkatnya prioritas pemerintah di sektor-sektor lain seperti ketahanan pangan, bioenergi, dan hilirisasi yang membuat alokasi lahan tidak lagi semudah sebelumnya. Lahan yang dulu dapat langsung digunakan untuk pengeboran kini sering kali telah dialokasikan untuk pertanian, perkebunan, atau industri smelter.

Ia menambahkan bahwa berbagai regulasi baru termasuk aturan TKDN menuntut KKKS untuk menyesuaikan strategi pengadaan dan perencanaan proyek. Karena itu, kegiatan seperti Rakor Dukbis penting agar seluruh pelaku industri memahami mitigasi risiko serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi. “Tidak semudah itu lagi bahwa asal murah kita beli dari luar. Ini banyak hal yang perlu dimitigasi,” ujarnya.

Erwin juga menyoroti perlunya sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah, mengingat pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih besar dalam menetapkan tata ruang dan perizinan. Ia memberikan ilustrasi bagaimana satu rencana pengeboran dapat terhambat hanya karena pergeseran batas kawasan dari sektor pertanian ke perkebunan atau industri. Menurutnya, hal ini menuntut SKK Migas untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan industri migas dengan kebijakan daerah.

Pada akhirnya, menurut Erwin, penguatan Dukbis menjadi bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional. Ia berharap produk dan komponen yang digunakan industri migas dapat lebih banyak diserap dari produksi domestik, sehingga memberikan nilai tambah bagi bangsa sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga

SKK Migas Pacu Eksplorasi dan Percepat Negosiasi Gas Andaman

Sekadar informasi, sebelum didapuk menjadi Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Erwin Suryadi sempat bertugas sebagai VP Bidang Dukungan Bisnis di SKK Migas, sehingga ia amat memahami betapa pentingnya proses “perjodohan” antara para pelaku industri pendukung di hulu migas, dengan market mereka yakni para pelaku KKKS.

Bahkan Erwin sempat menggelar konsep business match making yang mempertemukan dua sisi demand dan supply, yang sekaligus mendorong KKKS untuk ikut berperan memberikan pendampingan kepada para pelaku industri pendukung hulu migas. Langkah ini berikutnya mampu melahirkan sejumlah champion di industri pendukung hulu migas, yang beberapa di antaranya kini mampu bergerak go global memenuhi kebutuhan industri hulu migas internasional.

Rakor Dukbis 2025 pun mempertemukan berbagai fungsi pendukung industri hulu migas seperti Divisi Pengelolaan Rantai Suplai, Divisi Formalitas, Deputi Dukungan Bisnis, serta perwakilan wilayah dari Sumbagut, Sumbagsel, Jabanusa, Kalsul hingga Pamalu. Forum ini menjadi wadah merumuskan langkah bersama dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kesiapan industri pendukung nasional agar mampu memenuhi kebutuhan KKKS secara tepat waktu dan sesuai standar.

Dalam sesi Opening Remarks, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 610 ribu barel, naik dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Lifting juga dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Menurutnya, untuk mencapai target produksi tersebut, diperlukan konsolidasi dan kolaborasi antara Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Dalam rangka peningkatan produksi di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dikonsolidasikan. Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi. Kemudian itu ada sumur-sumur yang bisa kita maksimalkan. Dalam hal itu terjadi kendala-kendala ya tentu ini harus dikonsolidasikan dengan SKK Migas," ujar Yuliot pada Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas di Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

Yuliot meminta rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat timbul, beserta target penyelesaiannya, dalam mengejar target lifting tahun 2026. Di antaranya terkait penyempurnaan regulasi, penyediaan infrastruktur, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekosistem ketersediaan peralatan. Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah terkait langkah kebijakan yang harus diambil untuk memudahkan pencapaian target lifting.

Untuk memudahkan pencapaian target lifting, Pemerintah telah mengindentifikasi 45 ribu sumur masyarakat yang tersebar di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sumur-sumur ini juga diharapkan berkontribusi terhadap kenaikan lifting migas.

Peningkatan produksi migas juga diharapkan datang dari potensi 128 cekungan migas. Dari jumlah itu, 20 cekungan telah diusahakan, menyisakan 108 cekungan dengan potensi besar. Untuk melengkapi data potensi Migas, Badan Geologi Kementerian ESDM akan mempercepat ketersediaan data, baik data survei 2 dimensi, 3 dimensi, maupun data eksplorasi, yang dapat menjadi kelengkapan data eksplorasi.

"Harapannya itu Bapak Ibu sekalian pada saat wilayah kerja ini kita tawarkan kepada badan usaha, baik dalam rangka konsorsium ataupun dalam rangka joint venture itu dipersilahkan. Jadi kami mengharapkan itu nanti terhadap seluruh potensi minyak dan gas di dalam negeri itu bisa kita optimalisasikan dalam rangka ketahanan dan kecukupan energi di dalam negeri," pungkas Yuliot.