Pemerhati Maritim Soroti Arah Proyek Giant Sea Wall Pantura dan Skema Pendanaannya
Poin Penting
| ● | Kiara menyoroti pendanaan giant sea wall yang berpotensi mencapai Rp 1.000 triliun. |
| ● | Rencana konstruksi dinilai belum transparan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi besar. |
| ● | Kerusakan ekosistem pesisir dikhawatirkan meningkat akibat kebutuhan material dan pola pembangunan masif. |
JAKARTA, investortrust.id — Rencana pembangunan tanggul laut raksasa alias giant sea wall (GSW) di pantai utara (pantura) Jawa kembali menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati Romica menyoroti arah proyek, pembiayaan, serta dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
Ia mengatakan lokasi awal pembangunan tembok raksasa berada di Semarang dan menjadi kelanjutan dari proyek serupa di Teluk Jakarta, yaitu National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
“Yang kami tahu, kemungkinan besar itu akan ada di Semarang untuk giant sea wall awal. Kemudian ini akan melanjutkan giant sea wall yang ada di Teluk Jakarta,” kata Susan saat dihubungi investortrust.id, Rabu (3/12/2025).
Menurut dia, konstruksi di Teluk Jakarta telah mencakup pembangunan 17 pulau reklamasi, meski belum seluruhnya selesai. “Berdasarkan grand design yang ada di Teluk Jakarta, bentuknya, seperti tembok besar yang secara fisik akan terlihat seperti burung Garuda,” jelas Susan.
Struktur itu dirancang menutup area 17 pulau reklamasi yang sudah terbangun. Susan menyebut hingga saat ini belum ada informasi teknis mengenai fase konstruksi maupun spesifikasi struktur GSW yang akan dibangun pemerintah.
Dia mengatakan, proses pendanaan juga belum diumumkan secara resmi. “Yang kami ketahui, hari ini pemerintah sedang mencari investasi sebenarnya, atau donatur yang bisa memberikan utang,” ujar Susan.
Ia menilai pola pembiayaan kemungkinan mengikuti skema proyek strategis nasional (PSN) lain yang menggunakan pinjaman jangka panjang. “Kemungkinan besar skemanya adalah utang. Di PSN (proyek strategis nasional) Patimban itu misalkan, pembangunan pelabuhan bentuknya utang selama 60 tahun ke Pemerintahan Tiongkok,” ungkap Susan.
Terkait estimasi biaya, Susan mengutip pernyataan Kepala Negara yang menyebut kebutuhan pendanaan mencapai sekitar Rp 1.000 triliun. “Untuk tahap pertama kami tidak tahu akan seperti apa, karena kami tidak pernah dilibatkan,” katanya.
Di sisi intervensi pemerintah terhadap daerah pesisir, meliputi Demak, Eretan, Tangerang, dan Jakarta, Susan menyebut respons masyarakat cenderung menolak, tetapi tidak dengan pesisir Jakarta. “Jakarta saja itu mendukung sebenarnya giant sea wall, itu yang kemudian menjadi kegelisahan kami,” ucapnya.
Baca Juga
Susan mengatakan, pihaknya belum melihat "tembok raksasa" ini sebagai solusi jangka panjang atas kenaikan muka laut dan banjir rob. Ia menyoroti pendekatan yang menurutnya terlalu bertumpu pada infrastruktur fisik yang tak memiliki dampak sosial langsung ke masyarakat pesisir. “Negara ini sangat suka membangun hard infrastructure sebagai solusi,” katanya.
Dikatakan Susan, sejumlah proyek penanganan pesisir beberapa tahun terakhir justru memperburuk kondisi ekosistem. Ia pun memberi contoh pembabatan hutan mangrove dan penimbunan lahan di proyek Jalan Tol Semarang—Demak. “Kita kehilangan banyak mangrove, terumbu karang, dan nelayan pulang hanya membawa satu-dua ikan,” ucapnya.
Susan menilai mitigasi perlu mencakup penataan ruang dan perlindungan ruang pesisir, bukan hanya pembangunan struktur raksasa. Dia menegaskan pentingnya mencegah alih fungsi lahan mangrove dan kawasan hijau. “Kalau negara bicara mitigasi, bukan cuma menanam mangrove, tapi memperbaiki tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil,” tegasnya.
Terkait material konstruksi, Susan menyebut kebutuhan pasir dalam jumlah besar berpotensi memicu kerusakan ganda di lokasi sumber material. “Pasir ini tentu akan diambil dari sumber daya alam, baik di bukit terdekat ataupun dari laut,” imbuhnya.
Susan menyoroti dampak proyek GSW terhadap para nelayan, termasuk potensi hilangnya mata pencaharian dan perubahan struktur ekonomi pesisir. “Kalau proyek ini dipaksakan, sudah otomatis mungkin ada jutaan manusia yang beralih profesi,” lugasnya.
Ia menambahkan, pengalaman relokasi warga pesisir di Demak menunjukkan penanganan yang belum tuntas. “Beberapa desa yang direlokasi malah berujung pada utang, dan beberapa tahun kemudian mereka tetap mengalami banjir,” ujarnya.
Baca Juga
AHY Tekankan Giant Sea Wall Harus Dikaji Matang, Tak Boleh Tergesa-gesa
Susan menyebut sejumlah masyarakat pesisir telah melakukan adaptasi mandiri tanpa relokasi, seperti di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah yang meninggikan rumah dan membangun akses jalan secara swadaya. “Mendingan daripada menyuruh mereka untuk bedol desa, bangun saja ketangguhan (infrastruktur)-nya,” katanya.
Tak sampai di situ, Susan mengungkap bahwa skema "bedol desa" bisa dilakukan kalau warga atau desa yang terdampak memiliki tanah clear and clean. "Kedua, adalah negara hanya akan membantu atau memberikan mereka semacam support material (bahan bangunan), dan itu ada jatahnya, kalau saya tidak salah Rp 50-90 juta per KK," bebernya.
Menurut Susan, penguatan ketangguhan infrastruktur hingga sosial ekonomi masyarakat pesisir perlu menjadi bagian utama kebijakan penanganan ancaman banjir rob ataupun kenaikan air laut di Pantura Jawa.
Terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan, persoalan abrasi di pantura harus ditangani lintas kementerian. “Tentu bukan hanya PU saja, ada unsur-unsur dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, red) juga. Kita harus lihat seperti apa, kita itu hanya infrastruktur dari pantainya saja,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Diana menyebut penanganan abrasi menjadi bagian dari rangkaian identifikasi titik-titik yang berhubungan dengan rencana pembangunan GSW. “Ini tadi kan jadi bagian dari giant sea wall, kita lagi identifikasi semuanya sama teman-teman KKP,” jelasnya.
Soal jumlah titik kritis yang harus segera ditangani, Diana menyebut jumlahnya tidak sedikit. “Banyak (titik-titik rawan abrasi dan banjir rob, red), tapi kita sedang identifikasi satu per satu, supaya nanti tidak salah di dalam melakukan konstruksinya. Nanti kita tetapkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek GSW sangat besar. Nilainya mencapai US$ 80 miliar atau Rp 1.330 triliun (kurs Rp 16.631 per dolar AS). “Perkiraan biaya dibutuhkan US$ 80 miliar dan waktu perkiraan untuk di teluk Jakarta saja kemungkinan 8 - 10 tahun kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 - 20 tahun,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.