Kopi Pulau Papua: Dua Dunia dalam Satu Daratan

Poin Penting

●	PNG maju karena memiliki lembaga tunggal dan strategi kopi nasional yang jelas, sementara Papua Indonesia tertinggal akibat tata kelola yang terpecah.
●	Petani PNG mendapat dukungan nyata, sedangkan petani Papua Indonesia terhambat infrastruktur buruk, biaya tinggi, dan program yang tidak berkelanjutan.
●	Indonesia perlu lembaga kopi khusus Papua, pendanaan stabil, SDM lokal, dan infrastruktur memadai agar potensi kopi Papua menghasilkan nilai dan kesejahteraan bagi petani.

Oleh Laurens Ikinia

Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta

INVESTORTRUST -- NEW Guinea di jantung Pasifik, pulau terbesar kedua di dunia menyimpan kisah unik tentang dua peradaban kopi yang dipisahkan oleh tapal perbatasan, namun disatukan oleh tanah vulkanik yang subur dan iklim pegunungan yang sejuk. Di sisi timur, berdiri Papua Nugini (PNG), sebuah negara berdaulat yang dengan bangga menjadikan kopi sebagai urat nadi ekonominya.

Di sisi barat, terdapat tanah Papua di bawah naungan ibu Pertiwi, sebuah wilayah dengan potensi kopi spesial dengan sensasi dan cita rasa tinggi, namun masih berjuang demi menghindar dari bayang-bayang masalah struktural.

Kedua wilayah ini berbagi lebih dari sekadar geografi dan etnografi. Di sektor ekonomi, kedua negara di tanah Melanesia, memiliki varietas kopi Arabika yang sama-sama jadi idola dunia. Ditanam di atas ketinggian 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.

Aroma dan cita rasa kopi yang nikmat saat diseruput membuat para pecinta dan penikmatnya memanjakan lidahnya. Namun, jalan yang ditempuh kedua negara dalam mengembangkan potensi ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan kebijakan, tata kelola, dan visi pembangunan.

Strategi dan Komitmen Papua Nugini

Hampir seperempat populasi negara, 2,5 juta jiwa di Papua Nugini bergantung langsung pada komoditas kopi. Pemerintah Papua Nugini menyadari betul pentingnya sektor kopi bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Melalui Coffee Industry Corporation (CIC), sebuah badan khusus yang didirikan sejak 1991, pemerintah meluncurkan Strategi Pengembangan Industri Kopi 2020-2030.

Dokumen ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan peta jalan ambisius yang bertujuan melipatgandakan produksi dari sekitar 1,1 juta kantong menjadi 3 juta kantong per tahun dalam satu dekade. "Strategi kami berdiri di atas tiga pilar utama: meningkatkan produktivitas dan kualitas di tingkat petani, memperkuat pemasaran dan merek 'PNG Coffee' di pasar global, serta memberdayakan generasi muda dan perempuan dalam industri kopi," ujar Steven Maken, General Manager CIC dalam sebuah sesi wawancara.

Namun, perjalanan menuju target ambisius tersebut dihadang oleh tantangan infrastruktur yang monumental. Jalan-jalan berlubang dan sering tidak dapat dilalui di dataran tinggi membuat biaya logistik membengkak hingga 40-50 persen dari total biaya produksi.

Listrik yang tidak stabil atau bahkan tidak ada sama sekali di banyak daerah perdesaan mempersulit proses pengolahan pascapanen yang membutuhkan konsistensi. Banyak petani masih mengandalkan pengeringan matahari yang rentan terhadap cuaca, yang berdampak langsung pada kualitas akhir biji kopi.

Raksasa yang Terlelap

Berlayar ke barat, memasuki tanah Papua, Indonesia, ada wajah paradoks mencolok. Wilayah ini, khususnya di daerah Pegunungan Tengah, memiliki lahan kopi Arabika yang sangat luas dengan cita rasa "blueberry" yang legendaris —sebuah karakteristik yang jarang ditemukan di daerah penghasil kopi lainnya di dunia.

Kopi Wamena, Moanemani, Pegunungan Bintang, Lany Jaya dan kopi lainnya sudah lama menjadi primadona di kalangan penggemar kopi spesialti internasional. Harganya bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat dari kopi biasa di pasar global. Kopi menjadi primadona tetapi tak lebih seperti raksasa yang tertidur pulas. Namun, hanya sebagian kecil dari nilai tambah kopi yang sampai ke tangan petani.

Berbeda dengan Papua Nugini yang memiliki otoritas tunggal, pengembangan kopi di tanah Papua mayoritas dilakukan oleh petani lokal dan sedikit mendapatkan perhatian serta dukungan dari pemerintah. Program-program yang dirancang di Jakarta sering kali gagal memahami realitas sosial-budaya masyarakat adat Papua.

Berbagai kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah belum memberikan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan. Sementara itu, biaya distribusi yang sangat tinggi akibat medan yang sulit dan ketiadaan jalan yang memadai menjadi penghambat utama. Situasi ini diperparah oleh kerawanan keamanan di beberapa wilayah, yang memutus akses petani ke pasar.

Baca Juga

Wajah Timpang Ekonomi dan Jalan Pemberdayaan Orang Asli Papua  

Struktur Kelembagaan

Perbedaan paling mendasar terletak pada pendekatan kelembagaan. Papua Nugini memiliki CIC sebagai lembaga tunggal yang mengatur seluruh aspek industri kopi, mulai dari penelitian, penyuluhan, regulasi mutu, hingga pemasaran. Lembaga ini didanai sebagian dari pajak ekspor kopi, menciptakan siklus berkelanjutan dimana industri mendanai pengembangannya sendiri.

Selain itu, di level yang paling tinggi, Papua Nugini memiliki Kementerian khusus yang menangani kopi Ministry for Coffee, didirikan pada Agustus 2022 dengan fokus pada pengembangan dan revitalisasi industri kopi negara tersebut. Kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan mendukung mata pencaharian banyak warga Papua Nugini yang bergantung pada produksi kopi.

Sementara di tanah Papua (Indonesia), wewenang terbagi-bagi antara pemerintah daerah di bumi Cenderawasih, kementerian dan lembaga di Jakarta, dan berbagai lembaga non-struktural. Kenyataan ini memberikan kesan bahwasannya, belum ada lembaga yang benar-benar fokus dan memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan komoditas kopi dari hulu ke hilir.

Dukungan Terhadap Petani

Di Papua Nugini, 85% produksi kopi berasal dari sekitar 400.000 rumah tangga petani skala kecil. CIC secara aktif membangun sistem penyuluhan yang menjangkau petani-petani ini, meski dengan segala keterbatasannya. CIC diperkirakan memiliki 120-150 tenaga administrator yang harus menjangkau wilayah seluas 462.840 km².

Dengan melihat kondisi geografis yang menantang, ini jelas tidak ideal, tapi mereka terus berusaha dengan sumber daya yang ada. Papua Nugini telah mulai mengembangkan strategi pemasaran terpadu dengan merk Papua New Guinea Coffee, sementara di tanah Papua, inisiatif pemasaran masih bersifat parsial dan tergantung pada usaha individu atau kelompok kecil.

Di tanah Papua, dukungan untuk petani skala kecil sering kali bersifat proyek jangka pendek. Setiap kali penulis berkomunikasi dengan pengurus asosiasi petani kopi di Provinsi Papua Pegunungan, selalu muncul berbagai ungkapan keluh dan kesah yang mengandung harapan yang besar. Mereka tidak membutuhkan dukungan yang muluk-muluk, yang penting ada program pengembangan kopi yang dilembagakan secara serius.

Kedua wilayah, yang penduduknya secara kultur didiami oleh rumpun Melanesia yang mata pencahariannya adalah bertani atau berkebun itu, masih sangat bergantung pada ekspor biji kopi hijau (green bean), yang berarti nilai tambah dari proses roasting dan branding dinikmati oleh pihak lain di luar Papua.

Sekalipun demikian, ada kisah sukses di tengah keterbatasan dan harapan untuk masa depan. Di Lembah Wahgi, Papua Nugini, sekelompok petani perempuan yang tergabung dalam Highlands Women in Coffee berhasil meningkatkan pendapatan mereka hingga 70 persen setelah mendapatkan pelatihan pascapanen dan akses ke pasar ekspor langsung. Di Mount Hagen, Papua Nugini, sekelompok pemuda lulusan universitas membentuk Youth Coffee Collective yang fokus pada pengolahan dan branding kopi spesialti.

Sementara itu, di Jayapura, Wamena, Nabire, Merauke, Manokwari, Sorong dan kabupaten lainnya anak-anak muda Papua mulai membuka kedai kopi modern yang khusus menyajikan kopi asal Papua. Ini suatu pergerakan dan upaya menghidupkan UMKM yang perlu diapresiasi dan mendapatkan dukungan yang serius dan berkelanjutan.

Pelajaran Penting

Ada sejumlah aspek penting yang bisa jadi pelajaran dari Papua Nugini bagi Indonesia. Pertama, pentingnya memiliki otoritas tunggal yang fokus pada pengembangan kopi. Sebuah badan khusus kopi Papua —yang memahami konteks lokal dan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan berbagai program— sangat dibutuhkan.

Kedua, perlunya pendanaan berkelanjutan yang tidak bergantung sepenuhnya pada APBN. Mekanisme seperti yang diterapkan CIC, dimana sebagian pajak ekspor dikembalikan untuk pengembangan industri, patut dipertimbangkan.

Ketiga, berikan kepercayaan penuh kepada putra-putri Papua yang pada saat ini sudah siap. Apalagi sekarang sudah ada banyak anak muda yang selesai dari berbagai universitas dengan prestasi yang baik. Pihak-pihak yang terlibat sebaiknya tidak terafiliasi dengan politik praktis.

Keempat, semua dukungan sarana dan prasarana penunjang produksi kopi harus dibangun di tanah Papua. Para petani dan pegiat Kopi di Papua harus benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran lembaga dan program yang dijalankan.

Mengapa penting pelajara di atas. Satu hal pasti, kopi lebih dari sekadar komoditas. Kopi di kedua sisi Pulau Papua bukan sekadar komoditas ekspor. Ia adalah penjaga stabilitas sosial, penopang ekonomi keluarga, penjaga kelestarian hutan, dan duta budaya ke dunia internasional.

Perbedaan nasib kopi di kedua wilayah ini mencerminkan kompleksitas pembangunan di kawasan Pasifik. Di Papua Nugini, meski dengan segala keterbatasan infrastruktur, adanya strategi nasional yang jelas memberikan arah perkembangan industri. Sementara di tanah Papua, potensi yang mungkin lebih besar justru terhambat oleh pendekatan yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

Masa depan kopi di pulau ini tidak hanya menentukan nasib ekonomi ratusan ribu keluarga, tetapi juga upaya untuk melestarikan lingkungan dari berbagai praktik bisnis yang tidak bersahabat dengan lingkungan hidup. Hal ini pernah diingatkan Kevin Danaher, Shannon Biggs & Jason Mark dalam bukunya, Building the Green Economy: Success Stories from the Grassroots (2007), “After centuries of economic activity based on extraction, exploitation, and depletion … we now face undeniable environmental threats.”

Artinya, sudah waktunya untuk membiarkan kopi Papua —dari kedua sisi perbatasan— bersinar dengan cahayanya sendiri, mengharumkan nama Papua di panggung dunia. Aspek terpenting adalah mensejahterakan para petani yang telah merawatnya dengan tetesan keringat yang penuh dengan harapan. ***

Baca Juga

Membangun Papua dari Jiwa yang Sehat