DPR Soroti Janji 350 Rumah Nelayan Papua Barat Daya, Menteri Ara: Kita Cek!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Komisi V DPR menyoroti minimnya realisasi pembangunan 350 rumah nelayan di pesisir Papua Barat Daya yang diklaim masih jauh dari target.
Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Faujia Helga Tampubolon menyampaikan, masyarakat setempat telah berkali-kali datang ke Jakarta untuk meminta penyelesaian proyek tersebut.
Dia mengungkapkan, pembangunan perumahan nelayan dekat pelabuhan rakyat menuju Raja Ampat menjadi perhatian pemerintah karena tingginya kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, target penyelesaian belum terpenuhi.
“Ada perhatian dari pusat untuk membangun perumahan nelayan agar rapi dan cantik, dan itu sudah tercapai 40 rumah. Namun, sesuai janjinya, tahun 2020 adalah 350 unit rumah, ditepati baru 40 (unit),” kata Faujia dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan, masyarakat Papua Barat Daya menanggung sendiri biaya perjalanan untuk menemui Komisi V dan meminta bantuan tindak lanjut. Ihwal itu, Faujia meminta pembangunan 310 rumah yang tersisa segera dipenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memastikan akan melakukan verifikasi. “Nanti kita cek dengan inspektur jenderal, semua pasti kita cek satu-satu,” tegas Ara seusai raker bersama Komisi V DPR.
Pada kesempatan itu, Ara menjelaskan, pemerintah saat ini juga sedang menjalankan penugasan pembangunan rumah rakyat di Papua Pegunungan. “Presiden telah menugaskan membangun 2.000 rumah untuk rakyat dan 200 rumah untuk kepala suku,” katanya.
Ia menyampaikan, proses administrasi lintas pemangku kepentingan masih berlangsung dan diharapkan dapat selesai sesegera mungkin. “Kita sudah diskusikan aspek hukum dan legalnya, surat-menyuratnya juga sudah jalan ke gubernur, kemudian ke Kementerian Keuangan dan Kemensetneg kita terus koordinasikan,” terang Ara.
Soal kemungkinan pembangunan rumah nelayan Papua Barat Daya dapat selesai pada Desember 2025, Menteri Ara belum memberikan kepastian. “Kita tunggu. Kita tentu akan menunggu, karena birokrasi ini kan banyak pihak ya. Kalau di Papua itu termasuk aspek keamanan, apalagi Papua Pegunungan,” tandasnya.
Wakil Presiden (Wapres) periode 2019-2024, Ma'ruf Amin sebelumnya memastikan pembangunan ratusan rumah di permukiman nelayan Malawei, Kota Sorong, Papua Barat Daya tetap akan berlanjut hingga tahun 2025.
Pada 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengunjungi permukiman tersebut. Saat itu, Presiden menjanjikan 350 rumah layak huni bagi masyarakat nelayan Malawei. Hingga 2021, baru 40 unit yang terealisasi dan kondisi rumah-rumah tersebut telah mengalami kerusakan.
Baca Juga
BTN Minta Tambahan Dana SAL Rp 10 Triliun ke Purbaya untuk Dukung Ekspansi Sektor Perumahan
"Oleh karena itu, yang 310 ini sesuai dengan janji pemerintah, ini akan dilakukan penambahannya. Pada 2025 sudah direncanakan dari pihak PUPR," ungkap Ma'ruf, seperti dikutip Antara, usai meninjau permukiman nelayan tersebut di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024) lalu.
Wapres Ma'ruf pun mengharapkan pada pemerintahan selanjutnya, pembangunan tersebut juga terus berjalan. "Dan kita harapkan, nantinya oleh pemerintah yang baru juga akan ada kelanjutannya," ujarnya.