Butuh Rp 64,09 Triliun untuk Wujudkan Rasio Elektrifikasi 100%

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini rasio elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 98,54% yang dilayani oleh PT PLN (Persero). Untuk bisa mewujudkan rasio elektrifikasi 100% dibutuhkan biaya Rp 64,09 triliun. 

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan, Jisman Hutajulu menyampaikan, biaya tersebut akan digunakan untuk program Listrik Desa (Lisdes) dan juga Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) selama periode 2025-2029. 

“Meskipun rasio elektrifikasi saat ini sudah 98,54%, itu masih ada beberapa subsistem yang kecil yang belum dilayani 24 jam. Ini menjadi tantangan tersendiri. Dan sisanya ini kebanyakan di daerah-daerah remote atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang boleh saya sebutkan banyak di daerah timur, Papua, NTT, dan Maluku,” kata Jisman dalam acara Electricity Connect 2025, Rabu (19/11/2025). 

Dia memaparkan, dari biaya tersebut sebanyak Rp 61,65 triliun dialokasikan untuk program Lisdes, sedangkan Rp 2,44 triliun untuk pemasangan gratis terhadap rumah-rumah tangga yang tidak mampu (BPBL). Sebab, PLN juga membutuhkan biaya untuk penyambungannya.

Baca Juga

Rasio Elektrifikasi Papua Barat Masih 89%, Pemerintah Tambah Sambungan Gratis

Jisman menyampaikan, untuk program BPBL sendiri dalam tiga tahun ke belakang sudah berhasil menyambungkan listrik ke sebanyak 155.000 rumah tangga. Adapun untuk tahun 2025 ini ditargetkan penyambungan listrik terhadap 255.000 rumah tangga. 

“Yang disebut dengan bantuan pasang baru listrik (BPBL), di mana jaringan listruk sudah ada di depan rumah, hanya saja keluarga tersebut belum mampu untuk berlangganan dengan PLN, maka itu perlu kita bantu,” ucap Jisman. 

Sementara itu, terkait dengan program Lisdes, Kementerian ESDM telah mencatat terdapat sekitar sekitar 10.068 lokasi, baik yang berbasis desa maupun dusun, yang belum mendapatkan akses listrik. Dari total tersebut, terdapat sekitar 1,28 juta calon pelanggan. 

“Jadi tahun ini dengan anggaran Rp 3 triliun lebih, kita akan menerangi 1.285 lokasi. Ini memang anggarannya agak terlambat karena ABT (Anggaran Belanja Tambahan) bukan anggaran yang biasa, sehingga waktunya sangat sempit dan kita mintakan kepada Pak Dirut PLN tolong segera dikerjakan. Ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat karena kita sudah merdeka 80 tahun tapi masih belum ada listriknya,” tegas Jisman.