Indonesia Tegaskan Keseriusan Wujudkan NZE 2060 di COP30

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memitigasi perubahan iklim dan percepatan transisi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat melalui kolaborasi yang adil dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Leaders Summit pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil.

“Indonesia datang ke Belem dengan membawa pesan yang jelas, kami tetap berkomitmen memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” tegas Hashim, Kamis (16/11/2025).

Baca Juga

Target Puncak Emisi Geser ke 2035, IESR Peringatkan Indonesia Bisa Gagal Capai NZE 2060

Hashim menyampaikan, Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat 2060 atau lebih cepat. Selain itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dan dijalankan secara konsisten.

Dia menjelaskan bahwa dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2-1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada 2035. Upaya ini akan didukung oleh peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23% pada 2030, serta pengembangan teknologi baru, seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.

“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” ujar Hashim.

Komitmen tersebut turut dipertegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menekankan arah transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.

“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Hanif menambahkan, prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi. “Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” sebut Hanif.

Baca Juga

Pertamina dan Kemenkop Kompak Bikin Nelayan Lampung Makin Produktif Lewat SPBUN

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN siap mendukung dan merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Sekitar 3 bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru. Dalam rencana tersebut, 10 tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76% di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” ucap Darmawan.