AHY: 91% Logistik Nasional Bergantung Transportasi Darat dan Dorong Swasta Perkuat Moda Laut dan Udara
Poin Penting
|
TANGERANG, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong sektor swasta untuk memperkuat dan memanfaatkan moda transportasi laut, udara, serta kereta api dalam distribusi logistik nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transportasi darat yang saat ini mendominasi hingga 91% aktivitas logistik di Indonesia.
“Walaupun kita negara maritim dengan 17.000 pulau, 91% logistik dan transportasi kita masih bergantung pada moda darat. Padahal kita bukan negara kontinental,” ungkap AHY dalam acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (12/11/2025).
Dalam paparannya, AHY menggarisbawahi, distribusi logistik melalui moda transportasi darat tembus 91,25% dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti moda laut sekitar 7,07%, kereta api (0,63%), udara (0,05%), hingga layanan ferry (0,01%).
AHY menekankan, sektor industri dan swasta perlu mengambil peran lebih besar dalam memperluas penggunaan moda laut, udara, dan kereta api. Peningkatan kapasitas di ketiga moda tersebut diyakini dapat menekan beban lalu lintas jalan raya, menurunkan biaya logistik nasional, serta mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.
Dikatakan AHY, hingga saat ini, biaya logistik berkontribusi sekitar 14,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 12,5% dari PDB. Dalam jangka panjang, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, targetnya ditekan hingga 8% agar setara dengan negara-negara maju.
Baca Juga
Menko AHY Ungkap Zero ODOL Mampu Tarik Investasi Hingga Rp 50 Triliun
“Kalau ini tercapai, maka proporsi biaya logistik kita bisa sejajar dengan negara maju,” tutur AHY.
Berdasarkan komponen biaya logistik, lanjut AHY, porsi terbesar masih berasal dari transportasi darat, disusul moda laut, pergudangan, serta administrasi dan layanan pendukung lainnya.
Biaya logistik nasional saat ini masih di level 14,2%, di mana moda transportasi darat mendominasi sekitar 49,6%. Disusul moda transportasi laut di 25,5%, sektor pergudangan (10,6%), administrasi (8,5%), hingga moda transportasi udara (5,7%).
Adapun, permintaan AHY ini menyusul terkait rencana kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) di 2027 mendatang. Menurut dia, kebijakan ini mampu menarik investasi hingga Rp 50 triliun. “Dari hasil kajian bersama dan FGD (focus group discussion), sekitar 35% asosiasi pedagang, pelaku industri besar, menengah, hingga UMKM menyatakan kesiapan berinvestasi. Nilainya bisa mencapai hingga 50 triliun,” kata AHY dalam acara ALFI Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan zero ODOL yang ditargetkan efektif berlaku mulai 1 Januari 2027 merupakan hasil kajian bersama antara Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian yang ia pimpin.
Baca Juga
AHY: Trans-Railway di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi Kunci Turunkan Biaya Logistik
Meski demikian, AHY mengakui kebijakan zero ODOL dapat menyebabkan peningkatan biaya logistik dan sedikit inflasi pada tahap awal. Namun, kata dia, kebijakan ini akan membawa manfaat ekonomi jangka menengah dan panjang. “Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB, serta menciptakan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain seperti pariwisata, industri kreatif, dan UMKM,” paparnya.
Dalam paparannya, peningkatan biaya logistik imbas penerapan kebijakan zero ODOL tembus 3,3% dan inflasi sekitar 0,02% – 0,14%. Sementara itu, kebijakan ini turut berkontribusi di pertumbuhan PDB sektor logistik sekitar 0,06% – 0,08%.
Selain nilai ekonomi, AHY menyebut zero ODOL juga memberikan manfaat sosial, seperti menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya kenyamanan masyarakat di jalan raya. “Ketika masyarakat merasa aman dan nyaman, itu juga bagian dari social benefit yang signifikan,” tandasnya.