Realisasi PNBP Transportasi Laut 112,83%, Menhub Dorong Digitalisasi Layanan

JAKARTA, investortrust.id - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkup Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai Rp 4,9 triliun, atau 112,83% dari target APBN sebesar Rp 4,4 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor transportasi laut ini. 

Hal itu disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/02/2024). Menhub mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola, terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usaha.

“Jadi, sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem, sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta, Senin (26/02/2024). 

Baca Juga

ASDP Bakal Digitalkan Layanan Tiket di 10 Pelabuhan Penyeberangan

Tantangan Besar
Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi PNBP, serta peningkatan kualitas SDM.

Terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya. Lebih dari itu, kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat juga ditingkatkan.

“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP. Potensi yang belum terpungut diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” ucap Menhub.

Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis untuk peningkatan kualitas SDM. Saat ini jumlah pegawai sebanyak 13.281.


"Diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu memprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial, secara daring dan luring," tandasnya.  

Baca Juga

Erick Thohir: Makassar New Port, Pelabuhan Hub Terbesar Di Indonesia Timur