Bos Properti Nilai Pembangunan Rumah Baru Lebih Berdampak ke Ekonomi Dibanding BSPS
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan pemerintah menjadi salah satu langkah pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, bos properti menilai dampak ekonomi dapat lebih besar apabila anggaran diarahkan untuk pembangunan rumah baru, khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyebut skema pembangunan rumah baru memiliki multiplier effect yang lebih terukur dibanding renovasi rumah.
“Bahwa ada BSPS atau renovasi, itu bagus. Hanya saja kalau kita menggunakan skema pembiayaan dengan pembangunan dua juta rumah, dampak ekonominya akan lebih terukur, lebih akurat, dan kebocorannya lebih kecil,” katanya di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Menurut Joko, pembangunan rumah baru di desa dan pesisir menimbulkan sedikitnya empat dampak ekonomi langsung. Pertama, terjadi perputaran uang di masyarakat desa yang memacu aktivitas ekonomi lokal. Kedua, tumbuhnya industri pendukung seperti kayu, bata, semen, dan perlengkapan rumah tangga di sekitar wilayah tersebut. Ketiga, penyerapan tenaga kerja lokal di sektor konstruksi dan industri turunannya. Keempat, meningkatnya literasi dan akses masyarakat desa terhadap layanan perbankan karena proses pembiayaan pembangunan rumah melibatkan lembaga keuangan formal.
“Ketika perbankan masuk ke desa, masyarakat akan tumbuh secara vertikal. Itu menjadi pasar baru bagi industri properti sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Crazy Rich Grobogan itu.
Secara terpisah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pelaksanaan program BSPS untuk 400.000 unit rumah pada tahun 2026, dengan alokasi anggaran Rp 8,9 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan 772,5% dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit.
“Anggaran BSPS di 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400.000 unit,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR beberapa waktu lalu.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP mendapatkan pagu anggaran Rp 10,89 triliun untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Rp 375,32 miliar dialokasikan untuk pembangunan 21 tower rumah susun sebanyak 796 unit, serta Rp 249,43 miliar untuk pembangunan 654 unit rumah khusus termasuk penanganan pasca-bencana dan penyediaan cadangan panel RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).
Selain itu, alokasi Rp 29,08 miliar disiapkan untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi 2.007 unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Adapun program Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi memperoleh anggaran Rp 155,85 miliar dengan target 225 hektare (ha) di 15 lokasi serta pemenuhan sanitasi untuk 3.000 unit rumah.
Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp 981,90 miliar untuk dukungan manajemen, meliputi gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja, serta kegiatan evaluasi kebijakan publik dan program.
“BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit, sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” pungkas Maruarar.