Kemenhub Targetkan 'Drone' Komersial Beroperasi pada Desember 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) berukuran besar atau Advanced Air Mobility dapat mulai beroperasi secara komersial di Indonesia pada Desember 2026.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Sokhib Al Rohman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan sistem pendukung untuk mendukung pengoperasian drone komersial tersebut.
“Harapannya Pak Menteri (Menhub Dudy Purwagandhi) ingin di Desember 2026 sudah ada satu yang bisa beroperasi untuk komersial, dan kita punya dua pabrikan lokal,” kata Sokhib saat konferensi pers di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Sokhib menambahkan, dua pabrikan tersebut, yakni PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima Nusantara (Vela Aero), yang keduanya berbasis di Bandung. ITER Aero telah mendapatkan Design Organization Approval (DOA) sehingga dapat mulai merancang produknya, sementara Vela tengah menyelesaikan proses DOA dan sudah memiliki prototipe skala 1:3 yang berhasil terbang.
Menurut Sokhib, bila rampung dikembangkan, drone besar produksi dalam negeri itu dapat mengangkut muatan hingga 700 kilogram (kg). Teknologi ini dinilai berpotensi mendukung distribusi logistik, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). “Kalau ini bisa, drone besar tanpa pilot bisa mengangkut kurang lebih 700 kilogram. Ini sangat bagus buat kita, terutama di wilayah 3T seperti Papua,” ujarnya.
Sokhib menjelaskan, saat ini Kemenhub telah memiliki peta jalan atau roadmap pengembangan Unmanned Aircraft System (UAS) dan telah bergabung dalam forum Internasional Joint Unmanned Rule Making Aircraft System bersama negara-negara lain untuk menyusun standar global. “Untuk drone kecil, kita sudah final, ada kurang lebih 5.000 drone yang sudah terdaftar dan 11.000 sertifikat pilot jarak jauh yang telah diterbitkan,” paparnya.
Kemenhub juga memastikan kesiapan regulasi di berbagai aspek, seperti sertifikasi pilot jarak jauh, sistem registrasi, otorisasi operasional, serta pengaturan ruang udara bagi penerbangan tanpa awak.
Meski demikian, Sokhib menegaskan bahwa pengoperasian drone besar di wilayah padat penduduk seperti Jakarta belum menjadi prioritas. Teknologi ini akan difokuskan lebih dahulu untuk kebutuhan logistik dan layanan udara di daerah 3T.
“Untuk daerah berpenduduk padat mungkin kita nanti dulu. Justru yang kita butuhkan teknologi ini di daerah 3T, untuk mendukung logistik dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.