Bagikan

Janji Permudah Skor KPR, Menteri Ara Siapkan 5.000 Rumah Subsidi di Pasuruan


 

Poin Penting

Pemerintah menambah kuota 5.000 unit rumah subsidi di Pasuruan untuk 2026.
Menteri Maruarar Sirait dorong kemudahan izin dan lahan untuk pengembang.
Ada relaksasi skor SLIK OJK agar akses KPR makin mudah bagi masyarakat.
 
 
PASURUAN, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan kuota sebanyak 5.000 unit rumah bersubsidi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk 2026. 
 
 
Menurut Ara, penambahan kuota diberikan karena tingginya permintaan rumah subsidi di daerah tersebut, serta dukungan dari pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan.
 
 
 
Menteri PKP Maruarar Sirait (tengah) menyampaikan sambutan dalam kegiatan serah terima kunci rumah subsidi di klaster Grand Kencana Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam (15/10/2025). Foto: Dok. PKP (Dok. PKP)
Source: Dok. PKP
 
 
“Bupati dan wakil bupatinya sangat membantu perumahan, pengembangnya bagus, banknya termasuk BTN Syariah juga mendukung. Permintaannya tinggi, maka saya berikan kuota rumah subsidi untuk Kabupaten Pasuruan tahun depan sebanyak 5.000 unit,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).
 
 
 
 
 
Ara meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mempermudah perizinan dan menyiapkan lahan yang layak agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lancar.
 
 
Selain itu, Menteri Ara juga berkomitmen mengupayakan relaksasi atau pemutihan bagi calon debitur kredit pemilikan rumah (KPR) yang terkendala skor kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Saya dengar keluhan pengembang bahwa skor SLIK menjadi hambatan dalam pembelian rumah. Negara harus memberikan terobosan,” lugas dia.
 
 
Menteri PKP Maruarar Sirait (tengah) saat meninjau Perumahan Bersubsidi Grand Kencana Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam (15/10/2025). (Dok. PKP)
Source: Dok. PKP
 
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyebutkan, dari total penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, sebanyak 26.000 keluarga belum memiliki rumah.  Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan berbagai upaya, termasuk merenovasi sekitar 11.000 rumah tidak layak huni (RTLH) sejak 2019 hingga 2025.
 
 
 
 
“Kami selalu mendukung program pemerintah pusat, termasuk pembebasan biaya BPHTB dan PBG serta percepatan perizinan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Shobih.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024