Kendaraan Listrik Jadi Solusi Hemat Subsidi Energi dan Pencipta Lapangan Kerja
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kini dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Lebih dari sekadar agenda lingkungan, elektrifikasi transportasi membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong efisiensi fiskal melalui penghematan subsidi energi.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam sesi tematik “Memaksimalkan Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Transisi Kendaraan Listrik” yang digelar dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).
Analisis Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan hampir 20% pengeluaran non-makanan rumah tangga di Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar. Karena itu, transisi EV berpotensi menghadirkan manfaat ganda, seperti menekan biaya mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi tekanan fiskal dari subsidi energi konvensional.
Baca Juga
Cetak Rekor, Penjualan Mobil Listrik Tembus 48.000 Unit hingga Agustus 2025
Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi, Kementerian Investasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengungkapkan, Indonesia kini memasuki tahap bahwa hilirisasi tidak lagi hanya menambah nilai ekspor, tetapi membangun ekosistem industri berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. "Dari sini, Indonesia memperoleh nilai tambah dan daya saing yang jauh lebih kuat," ujar Ahmad.
Ahmad menjelaskan, ekosistem dalam negeri terbentuk, ekspor meningkat, devisa bertambah, dan lapangan kerja tumbuh lebih 10.000 tenaga kerja telah terserap dari proyek-proyek yang sudah berjalan. Ke depan, kata Ahmad, tantangannya adalah memperkuat ekosistem dalam negeri agar manfaat ekonomi ini terus berlipat.
Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menekankan pentingnya desain kebijakan fiskal yang cermat dalam mempercepat transisi kendaraan listrik. Ia mengatakan, penerapan cukai emisi dapat menjadi strategi fiskal yang berkelanjutan karena mampu mengkompensasi bahkan melebihi potensi kehilangan pajak tahunan akibat insentif kendaraan listrik, hingga mencapai 111%.
"Selain itu, struktur tarif cukai ini akan menciptakan sistem yang lebih adil karena memberi disinsentif bagi kendaraan tinggi emisi tanpa membebani pengguna kendaraan rendah emisi," ungkap Andry.
Andry menjelaskan, temuan Indef juga menunjukkan bahwa secara agregat, potensi beban fiskal kendaraan berbahan bakar fosil mencapai sekitar Rp 308 triliun per tahun atau 95% lebih besar dibanding potensi penerimaan negara yang hilang akibat insentif kendaraan listrik yakni sebesar Rp 14,7 triliun per tahun.
"Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan fiskal yang tepat agar elektrifikasi transportasi dapat dipercepat sekaligus menjadi solusi berkelanjutan untuk menekan subsidi dan kompensasi BBM yang selama ini menjadi beban fiskal yang besar," jelas Andry.
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Koordinator Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Dimas Muhamad menegaskan pentingnya orientasi pada inovasi dan nilai tambah manusia.
Menurut Dimas, hilirisasi telah menghasilkan berbagai capaian, namun Indonesia tidak boleh berpuas diri. Dikatakan Dimas, hilirisasi adalah alat, bukan tujuan.
"Saat ini, industri baterai Indonesia seolah bertumpu pada kekayaan alam kita khususnya nikel, ke depannya harus digerakkan bukan oleh apa yg ada di bawah tanah Indonesia tapi inovasi manusia yang berada di atasnya, riset, teknologi, dan kreativitas,” ucap Dimas.