AHY: RI Perlu Jalur Sendiri Capai Pembangunan Keberlanjutan, Tak Tiru Negara Maju
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Indonesia harus menempuh jalur sendiri dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, tidak menyalin strategi negara maju yang lebih dahulu melakukan industrialisasi.
AHY menyatakan agenda keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. “Kita tidak boleh melihat isu iklim dan pembangunan ekonomi sebagai dua agenda yang terpisah. Keduanya harus dicapai secara bersamaan,” kata AHY dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Ia menyebut terdapat tiga fondasi utama yang menjadi prioritas Indonesia, yakni pangan, air, dan energi. Untuk sektor pangan, pemerintah memperluas kawasan lumbung pangan, merevitalisasi irigasi, serta memperbaiki tata guna lahan agar sawah tetap produktif.
Pada sektor air, pemerintah menargetkan seluruh kawasan perkotaan memiliki akses universal terhadap air bersih perpipaan pada 2045. “Layanan andal harus tersedia bagi rumah tangga, pertanian, dan industri setiap hari,” tutur AHY.
Sementara pada sektor energi, pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk menambah kapasitas 69,5 gigawatt (GW) dalam 10 tahun mendatang, dengan tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan.
Di sisi lain, AHY juga menekankan pentingnya elektrifikasi transportasi. Hingga Agustus 2025, penjualan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia telah mencapai 120.000 unit atau sekitar 10% pangsa pasar. Ia menambahkan, elektrifikasi juga perlu diperluas ke transportasi publik, logistik, dan angkutan barang.
Di sisi hilirisasi, pemerintah menargetkan diversifikasi ke tembaga, bauksit, turunan sawit, rumput laut, dan komoditas potensial lain setelah berhasil meningkatkan nilai tambah dari nikel. Transformasi industri juga diarahkan agar lebih bersih melalui efisiensi energi, digitalisasi, hidrogen, dan teknologi penangkapan karbon.
Terkait kebutuhan pendanaan, AHY mengungkapkan, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 650 miliar investasi infrastruktur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 190 miliar berasal dari modal swasta. “APBN tidak bisa dan tidak seharusnya menanggung beban ini sendirian,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah membangun ekosistem pembiayaan yang memadukan instrumen publik dan swasta, termasuk mobilisasi dana abadi, keterlibatan mitra multilateral, serta blended finance.
AHY menekankan, keberhasilan transformasi berkelanjutan membutuhkan dua faktor penting, yakni modal manusia dan investasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pendidikan, sertifikasi, dan program magang praktis sesuai kebutuhan masa depan.
“Kolaborasi adalah mesin sejati pertumbuhan berkelanjutan. Bersama, kita ingin menjadikan Indonesia bukan hanya tujuan investasi menarik, tetapi juga mitra andal dalam pelaksanaan,” pungkas AHY.