Tersandung Biaya dan Teknologi, Hilirisasi Batu Bara ke DME Dinilai Belum Ekonomis
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menilai hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) saat ini masih sulit untuk diwujudkan. Salah satu faktornya karena hilirisasi ke DME membutuhkan biaya besar.
Rizal menyoroti kegagalan proyek DME di situs tambang batu bara milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. Proyek tersebut sejatinya juga melibatkan perusahaan asing asal Amerika Serikat (AS), yakni Air Products.
“Kita belum menguasai teknologi pengelolaannya. Kita masih menggunakan teknologi asing yang mahal. Itu masih sangat-sangat mahal. Makanya kemarin PTBA kan gagal dengan Air Products. Jadi tingkat keekonomiannya enggak masuk kalau untuk DME,” kata Rizal saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga
Target Pemanfaatan Hilirisasi Batu Bara DME Dimulai 2030, LPG Turun Drastis hingga 2060
Dengan mahalnya biaya hilirisasi batu bara ke DME tersebut, berpotensi menyebabkan kerugian. Maka dari itu, menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PTBA akan terbebani dengan hal ini. Jika BUMN mengalami kerugian, kemungkinan akan diusut karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
“Pemerintah memaksakan BUMN (lakukan hilirisasi ke DME), mereka juga rugi, kena unsur tipikor direksinya. Itu kan serba salah. Kemudian ya itu tingkat keekonomian yang belum bisa tercapai, sehingga pengusaha tidak berminat untuk mengerjakan itu,” ungkap dia.
Menurut Rizal, hilirisasi ke DME ini harus dilakukan secara bertahap. Dia menyarankan untuk melakukan hilirisasi batu bara ke gasifikasi terlebih dahulu. Selain itu, hilirisasi batu bara juga bisa diarahkan untuk pembuatan briket.
“Jadi memang yang pertama kalau saya melihat itu jangan dipaksakan ke DME dahulu. Sebelum DME, misalnya gasifikasi dahulu. Gasifikasi, terus nanti baru ke misalnya ke metanol. Jangan langsung dipaksakan ke DME. Kalau keekonomian enggak masuk, enggak ada yang mau kerjain,” sebut Rizal.
Baca Juga
Pasar Batu Bara "Menghangat" Sinyal Pemulihan Permintaan, Apa yang Dibaca Produsen?
Dia mengungkapkan, Indonesia sebetulnya punya cukup pengalaman untuk melakukan gasifikasi batu bara. Sebab, Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Teknologi Mineral dan Batu Bara (Tekmira) pernah melakukan pengujian gasifikasi tersebut.
“Dulu ada Tekmira, dia sudah sampai gasifikasi di Lampung. Namun, gagal gara-gara tidak dianggarkan tahun berikutnya untuk sewa lahan, tetapi gasifikasi kita sudah berhasil. Jadi jangan langsung dipaksakan ke sana (DME), kecuali pemerintah mengambil risiko, seperti misalnya rugi pun tak apa-apa. Itu harus ada instruksi presiden. Supaya direksi BUMN itu mau mengerjakan itu,” ujar Rizal.