Beras Kemasan 5 Kg Langka di Peritel, Ini Penyebabnya

Jakarta, investortrust.id – Masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium kemasan 5 kg di gerai-gerai ritel modern. Sejumlah peritel mengalami kekosongan stok sejak pekan lalu.

Kelangkaan beras kemasan 5 kg yang banyak dibeli masyarakat tersebut disebabkan peritel juga kesulitan mendapatkan pasokan beras jenis premium lokal tersebut dari produsen. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), kesulitan pasokan akibat masa panen yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret mendatang.

“Selain itu juga bersamaan dengan belum masuknya beras jenis premium yang diimpor pemerintah,” ujar Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey dalam keterangannya akhir pekan lalu.

Baca Juga

Cegah Kelangkaan Bahan Pokok, Aprindo Minta Pemerintah Tunda Pemberlakuan HET

“Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara supply dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET (harga eceran tertinggi) beras di pasar ritel modern dan pasar rakyat atau pasar tradisional,” tambahnya.

Kondisi tersebut, ungkap Roy Mandey, bisa berimbas pada harga kebutuhan pokok lainnya. “Apalagi, pada Februari ini adalah momentum para peritel melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan pada gerai-gerai ritel bagi masyarakat yang akan menyambut bulan puasa Ramadan pada pertengahan Maret nanti, sekaligus persiapan untuk kebutuhan Idul Fitri pada April,” ungkapnya.

Untuk itu, Aprindo meminta pemerintah agar menunda pemberlakuan HET, harga acuan, serta ketentuan terkait lainnya. Hal ini untuk mencegah kekosongan barang di tingkat ritel mengingat adanya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng.

Permintaan itu disampaikan lantaran saat ini sudah ada kenaikan harga di tingkat produsen melebihi HET. Aprindo mengingatkan, apabila aturan HET tetap diberlakukan, berpotensi terjadi kekosongan barang di tingkat ritel, dan dampaknya bisa memicu aksi borong oleh konsumen (panic buying).

“Ada potensi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pada Februari ini, seperti beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya. Agar tidak ada kekosongan barang di tingkat ritel, kami meminta agar pemerintah menangguhkan ketentuan HET dan aturan terkait lainnya. Jika tidak, bisa menimbulkan kelangkaan bahkan kekosongan barang di gerai-gerai ritel, dan ini bisa memicu panic buying konsumen,” jelas Roy.

Dia mengungkapkan, berdasarkan pantauan Aprindo, dalam sepekan terakhir sudah ada kenaikan harga di tingkat produsen hingga 20-35% di atas HET. Permintaan agar pemerintah mengeluarkan diskresi berupa penangguhan HET ini dimaksudkan agar peritel dapat membeli bahan kebutuhan pokok tersebut dari produsen yang sudah terlebih dulu menaikkan harga beli.

“Kami (Aprindo) tidak bisa mengatur atau mengontrol harga di tingkat produsen atau di sektor hulu. Harga ditetapkan produsen, selanjutnya mengalir ke kami peritel di sektor hilir melalui jaringan distribusi, untuk kemudian dibeli konsumen atau masyarakat melalui gerai ritel modern,” jelasnya.

“Jika harga di tingkat produsen sudah di atas HET, kemudian pemerintah tetap memberlakukan HET, bagaimana mungkin kami peritel tetap menjualnya ke konsumen sesuai HET? Siapa yang akan menanggung selisih harga di tingkat ritel?” sambung Roy.

Dengan kondisi tersebut, Roy menjelaskan, peritel tidak ada pilihan dan harus membeli beras dengan harga di atas HET dari produsen atau pemasok lokal. “Bagaimana mungkin kami menjualnya sesuai HET di tingkat ritel? Siapa yang akan menanggung kerugiannya? Siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi kekosongan dan kelangkaan bahan pokok dan penting tersebut di gerai ritel modern kami, karena kami tidak mungkin membeli mahal dan menjual rugi,” terangnya.