Prabowo Ingin Setiap Desa Punya Solar Panel 1,5 MW, Target 100 GW

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar setiap desa di Indonesia memiliki solar panel dengan kapasitas 1-1,5 megawatt (MW). Ini menjadi upaya untuk mewujudkan swasembada energi.

Bukan hanya itu, penggunaan solar panel pada setiap desa juga menjadi bagian dari transisi energi untuk menuju net zero emission (NZE). Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

“Sedang kami desain untuk membangun 80-100 gigawatt (GW) solar panel, dan ini kita lagi mendorong. Kita ingin di setiap desa, satu desa 1-1,5 megawatt. Supaya kita betul-betul ke depan, tidak lagi kita memakai energi fosil, seperti solar dan batu bara pada saatnya,” kata Bahlil dalam acara The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (17/9/2025).

Baca Juga

PLN Pacu Proyek Panas Bumi, Ini Lokasi dan Progresnya

Pemerintah bakal menggenjot pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 2034. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

Dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL tersebut, sumber energi surya memiliki porsi 17,1 GW. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan pengembangan pembangkit energi bersih yang lain, seperti air (11,7 GW), angin (7,2 GW), dan panas bumi (5,2 GW).

Kendati demikian, Bahlil tidak memungkiri bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti solar panel membutuhkan modal atau capital expenditure (capex) besar. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan.

“Karena capex-nya memang mahal. Ini terjadi perdebatan. Di satu sisi, kita ingin bersih, tetapi di sisi lain, kita membutuhkan modal tidak sedikit. Teknologinya mahal,” beber mantan Menteri Investasi tersebut.

Baca Juga

Potensi Panas Bumi RI 90% Belum Tergarap, Bahlil Beberkan Kendalanya

Menurutnya, jika tetap memaksakan percepatan untuk pengembangan EBT, maka ada selisih biaya yang harus dibebankan, apakah itu kepada konsumen atau kepada pemerintah dalam bentuk subsidi. Maka dari itu, pengembangan EBT ini akan dibuat secara paralel.

“Kita akan bikin ini paralel, dan ini dibutuhkan oleh banyak industri. Energi baru terbarukan sekarang, dalam pandangan dan kajian kami, menjadi salah satu kunci untuk melahirkan produk yang green. Kalau sudah ekonomis, kita mainkan barang itu,” ucap Bahlil.