RKP KKP 2026: PDB Perikanan Dibidik Tumbuh 4–6%, Ekspor US$ 6,7 Miliar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 dilakukan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Nilai ekspor hasil perikanan 2026 ditargetkan menembus US$ 6,7 miliar dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada kisaran 4–6%.
Menurut Didit, arah kebijakan KKP mendukung pelaksanaan program 8 Misi Asta Cita yang menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. RKP tahun 2026 sendiri mengusung tema kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
Baca Juga
Terungkap, Pasukan Elite AS Gagal Lancarkan Misi Rahasia dan Bunuh Nelayan Korut
“Dengan tema tersebut, sasaran pembangunan nasional 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%–5,8%, GNI per kapita (pendapatan nasional bruto/PNB dibagi jumlah penduduk) sekitar US$ 5.550 serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga 37,14%,” jelas Didit dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5%–7,5%, kemiskinan ekstrem di angka 0%–0,5%, rasio gini di rentang 0,377–0,380, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, serta indeks modal manusia sebesar 0,57.
Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, KKP menargetkan sejumlah capaian kinerja utama pada 2026. Pertama, peningkatan luas kawasan konservasi perairan hingga 30,7 juta hektare. Kedua, produksi perikanan sebesar 25,84 juta ton. Ketiga, produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton.
Baca Juga
Nelayan Makin Cuan, Limbah Ikan Disulap Jadi Tepung Berkat PLTS Pertamina
“Selain itu, nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan menembus US$ 6,7 miliar dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada kisaran 4–6%,” ungkap Didit.
Dia menambahkan, target-target tersebut telah disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian BPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta mempertimbangkan agenda prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.