Menteri Ara Dorong Gotong Royong Pulihkan Kawasan Kumuh Jakarta
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan rencana pemulihan atau penataan kawasan kumuh di Jakarta pada tahun depan. Program ini juga akan mencakup perbaikan sanitasi hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pembiayaan program akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pemerintah pusat tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jakarta, hingga pihak swasta dan organisasi sosial.
“Sehingga nanti program anggarannya gotong royong untuk perumahan, ada dari Jakarta, ada dari pemerintah pusat, dan juga banyak dari gotong-royong, seperti (Yayasan) Buddha Tzu Chi, dari Kadin, dari perusahaan (swasta),” ungkap Maruarar di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Soal porsi anggaran pusat yang akan dikucurkan, Maruarar belum bisa merinci karena program tersebut masih dihitung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP.
Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,93 triliun untuk RAPBN 2026. Anggaran tersebut dialokasikan melalui tiga direktorat jenderal dengan porsi terbesar untuk program BSPS alias renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel menjelaskan, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp 2,938 triliun akan diperuntukkan bagi BSPS sebanyak 120.000 unit di wilayah pesisir.
“Selain digunakan untuk BSPS, anggaran tersebut juga dialokasikan ke dukungan manajemen, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah khusus, serta rumah susun,” jelas Didyk dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan sebesar Rp 3,923 triliun direncanakan untuk program BSPS hingga 160.000 unit di wilayah pedesaan, serta untuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, rumah umum, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi pedesaan.
Sementara itu, kata Didyk, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,073 triliun, dengan alokasi terbesar pada program BSPS sebanyak 120.000 unit di kawasan perkotaan, dengan tambahan pembiayaan untuk rumah susun, PSU, rumah umum, penanganan kawasan kumuh, serta sanitasi perkotaan.