OIKN Butuh Tambahan Rp 14,92 Triliun untuk Pembangunan IKN 2026

JAKARTA, Investortrust.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan kebutuhan anggaran pembangunan IKN pada 2026 mencapai Rp 21,18 triliun. Namun, alokasi sementara dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026 baru Rp 6,2 triliun, menyisakan gap pendanaan Rp 14,92 triliun yang diajukan kepada DPR untuk mendapatkan tambahan.

Baca Juga

OIKN Minta Tambahan Rp 21,1 Triliun untuk 2026, Proyek Apa Saja yang Bakal Dibangun?

Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan sebagian besar pagu yang tersedia diarahkan untuk pembangunan infrastruktur inti.

“Kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar Rp 21,18 triliun. Dari anggaran yang dialokasikan sementara sebesar Rp 6,2 triliun masih terdapat gap sebesar Rp 14,92 triliun,” ujar Bimo saat rapat bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Bimo merinci Rp 5,6 triliun atau sekitar 90% dari alokasi awal akan digunakan untuk pembangunan kawasan strategis di IKN, sementara Rp 600 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Ia menekankan pentingnya tambahan anggaran agar target penyelesaian proyek strategis nasional tidak bergeser dari jadwal.

Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN yang sudah dimulai pada 2025. Proyek ini menelan anggaran Rp 4,73 triliun, dan masuk dalam usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun. “Paket pertama pembangunan meliputi gedung dan akses kawasan legislatif-yudikatif dengan skema kontrak tahun jamak,” kata Bimo.

Baca Juga

OIKN Beberkan Skema Besar Pemindahan ASN ke IKN, 25 'Tower' Siap Huni

Target selesai 2027 – 2028

Menurut Bimo, konstruksi gedung DPR dan gedung yudikatif akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027 atau awal 2028.

Proyek ini dipandang sebagai simbol konsolidasi kekuasaan pemerintahan dan pendorong aktivitas ekonomi baru di kawasan inti IKN.