Anggaran ATR/BPN 2026 Naik 46% Tembus Rp 9,5 Triliun, Ini Fokusnya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan sejumlah program kerja dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan pagu Rp 9,499 triliun atau naik 46,15% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang tercatat Rp 6,5 triliun.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi memaparkan, anggaran akan difokuskan pada tiga program, yaitu dukungan manajemen Rp 7,01 triliun, pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,10 triliun, serta penyelenggaraan penataan ruang Rp 378 miliar.
"Pagu Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026 sebesar Rp 9,499 triliun dengan perincian program dukungan manajemen sekitar Rp 7,01 triliun, pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar Rp 2,10 triliun, dan penyelenggaran penataan ruang sebesar Rp 378 miliar," kata Pudji dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi II DPR melalui pantauan YouTube TV Parlemen, Rabu (3/9/2025).
Adapun sumber dana RKA 2026 tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 6,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,92 triliun, dan pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp 1,09 triliun.
Menurut Pudji, ada sejumlah target output utama yang ditetapkan, di antaranya materi teknis rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota sebesar Rp 230 miliar, persetujuan substansi RDTR sebesar Rp 8,25 miliar, foto tegak pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebesar Rp 99,697 miliar, hingga penyelesaian sengketa, konflik, perkara, dan kejahatan pertanahan Rp 79,33 miliar.
Target PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3,289 triliun. Namun, angka tersebut naik menjadi Rp 3,589 triliun setelah melalui pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Kami sudah melaksanakan rapat dengan Banggar DPR untuk target PNBP dinaikkan. Jadi, dari Rp 3,285 triliun dinaikkan menjadi Rp 3,589 triliun. Ini akan kami usahakan dan kami sesuaikan," ungkap Pudji dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi II DPR melalui pantauan youtube TV Parlemen, Rabu (3/9/2025).
Dia menjelaskan, target PNBP semula terdiri dari pelayanan fungsional Rp 3,279 triliun dan layanan umum Rp 10,07 miliar. Dana PNBP rencananya digunakan untuk layanan pertanahan Rp 3,15 triliun, penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Rp 103,51 miliar, pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 5,48 miliar, serta pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Rp 18,59 miliar.
Menurut Pudji, revisi regulasi akan menjadi langkah awal dalam menyesuaikan target PNBP baru tersebut. "Target kami yang pertama adalah merevisi peraturan yang menjadi payung hukum kami," tutur dia.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran untuk Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 9,5 triliun dalam RAPBN 2026. Jumlah tersebut naik 46,15% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang tercatat Rp 6,5 triliun.