Indonesia Ingin Optimalisasi One Map Policy Setara Google Map

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai ingin mengoptimalisasi kebijakan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta/KSP). Menurut dia, KSP dapat dihilirisasi dengan pemanfaatan industri geospasial. 

“Karena bisnis berbasis lokasi banyak sekali, online service banyak sekali,” kata Aris, di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

Dengan membuat peta buatan anak bangsa, Aris mengatakan pemerintah dapat berdikari. Selain itu, pemerintah dapat mendorong ekonomi berbasis geospasial karena sangat menjanjikan. 

“Kalau kita punya peta skala besar, nggak perlu kita beli dari Google,” kata dia. 

Aris mengatakan sistem KSP dapat bersaing pada akurasi. Meski secara fitur tak selengkap Google Map, KSP mampu menyediakan akses batas wilayah dan peruntukannya. 

“Karena semua peta berdasarkan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar dia. 

Aris mengatakan, seperti halnya Google Map, layanan KSP bisa tak dikenakan biaya. Tetapi, untuk peta yang tak berlangganan, fasilitas yang disediakan hanya sebatas jalan, batas, rupa bumi, jaring sungai, nama bangunan. 

“Tapi untuk fasilitas analisis lebih semisal navigasi, overlaying, zonasi, buffering, baru berbayar,” kata dia. 

Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian, Susiwijono mendorong betul terciptanya KSP. Dia berharap terciptanya KSP dapat membuat seluruh batas menjadi transparan. 

Dengan sistem yang terintegrasi, Susi berharap pengurusan izin dapat berdasarkan OSS yang terintegrasi dengan KSP. “Investor juga tinggal klik saja bahkan Online Single Submission (OSS) saya kan sedang menyiapkan dengan BKPM,” kata Susi.