Patriot Bond Senilai Rp50 T Jadi Langkah Danantara Buka Ruang Keterlibatan Dunia Usaha untuk Pembangunan

JAKARTA, Investortrust.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan penerbitan Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Obligasi ini dirancang untuk membuka ruang bagi kelompok usaha nasional menyalurkan bentuk pengabdiannya kepada bangsa dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang Indonesia.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/8/2025), menegaskan bahwa penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung kemandirian pembiayaan nasional. “Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ujarnya.

Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk menyediakan sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Melalui instrumen ini, negara memperoleh dana pembangunan berkelanjutan, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

Diambil Alih Danantara, Proyek Ubah Sampah Jadi Listrik Ditargetkan Rampung 18 Bulan

Pandu menambahkan, prinsip dasar Patriot Bond dibangun di atas partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. “Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, obligasi ini ditargetkan mampu menghimpun dana sebesar Rp50 triliun untuk membiayai proyek pengelolaan sampah menjadi energi. Surat utang tersebut ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 2% dan akan dieksekusi pada September 2025.

Dana yang terkumpul akan difokuskan untuk mengatasi tantangan struktural perekonomian Indonesia, mulai dari rendahnya proporsi tenaga kerja lulusan STEM, ancaman penuaan penduduk menuju 2045, hingga persoalan krisis sampah nasional yang berpotensi mencapai 82 juta ton per tahun.

Dalam proposal Danantara, Patriot Bond juga disebut sebagai bagian dari strategi besar “Indonesia Inc.” yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek strategis jangka panjang, seperti transisi energi, pengelolaan limbah, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi. Alasan kupon yang ditawarkan berada di bawah tingkat pasar menegaskan konsep mirip impact investing, di mana investor rela menukar sebagian potensi keuntungan finansial demi memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.

Meski menawarkan kupon lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia maupun obligasi pemerintah sejenis, Danantara tetap optimistis instrumen ini akan menarik minat kelompok usaha nasional. Berdasarkan sumber Infobanknews, Patriot Bond akan diterbitkan dalam dua seri, masing-masing senilai Rp25 triliun dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun. Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah seri SR023 menawarkan kupon 5,8 persen untuk tenor tiga tahun dan 5,95 persen untuk tenor lima tahun, sedangkan suku bunga Deposit Facility Bank Indonesia berada pada level 4,25% per Agustus 2025. Karena imbal hasilnya relatif rendah, Patriot Bond dipasarkan melalui mekanisme private placement.

Pandu menekankan bahwa penerbitan obligasi ini merupakan tonggak baru dalam perjalanan Indonesia menuju visi 2045. “Ini adalah panggilan gotong royong bagi dunia usaha Indonesia. Sebuah ajakan untuk menukar sebagian keuntungan jangka pendek dengan warisan jangka panjang berupa kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait proyek waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi listrik. Ia menyebut, proyek ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir.

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Prabowo meminta agar proyek ini segera dirampungkan paling lambat dalam kurun waktu 18 bulan. "Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025) seusai menghadiri rapat terbatas bersama Prabowo.

Baca Juga

Alfamidi Latih Warga Bank Sampah Olah Minyak Jelantah Jadi Sabun

Menurut Zulhas, kontrak proyek telah selesai ditandatangani dan kini menunggu peraturan presiden (perpres) yang diperkirakan turun dalam 1 hari hingga 2 hari ke depan.

Ia menuturkan, administrasi diproyeksikan memakan waktu 6 bulan dan masa pengerjaan selama 18 bulan. Namun, kata dia, Presiden mendorong percepatan agar keseluruhan proyek bisa selesai lebih cepat dari target awal 2 tahun.

Untuk mendorong percepatan pengelolaan sampah, ia menyebut pemerintah telah menunjuk Danantara untuk mengambil kendali. Ia berujar, keterlibatan Danantara akan memangkas panjangnya rantai birokrasi yang selama ini menghambat realisasi proyek.

Menurutnya, dengan skema baru, proses kontrak hanya melibatkan Danantara, PLN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Dahulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD kabupaten, juga provinsi, menteri keuangan, menteri lingkungan hidup, menteri energi, kemudian PLN. Nanti enggak. Dari Danantara kontrak ke PLN, dikerjakan, nanti dari ESDM izinnya, selesai," ungkapnya.