Ketua APJII Ragukan Target Internet Murah Tercapai dari Lelang 1,4 GHz

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, meragukan target pemerintah menghadirkan layanan internet murah melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Menurutnya, ada sejumlah tantangan yang bisa membuat tujuan tersebut sulit tercapai.

Arif mengatakan biaya frekuensi yang tinggi menjadi salah satu kendala utama bagi operator. “Kalau biaya frekuensi sangat tinggi, bagaimana bisa menekan harga jual ke masyarakat? Sedangkan provider seluler saja sudah mengajukan pengurangan biaya BHP frekuensi karena dianggap terlalu tinggi dibanding negara lain,” ujarnya di acara Digital Transformation Summit 2025, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, ekosistem frekuensi 1,4 GHz di Indonesia masih relatif baru. Kondisi ini membuat operator harus membangun infrastruktur dari nol, sehingga membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. 

“Provider yang menang lelang 1,4 GHz harus menyediakan satu ekosistem infrastruktur baru, yang belum terlalu umum digunakan di Indonesia,” kata Arif.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan relaksasi dalam regulasi agar target internet murah bisa terealisasi. “Kalau misi pemerintah ingin menyediakan internet affordable, ya tentunya pemerintah juga harus memberikan relaksasi. Kalau hanya dibebankan pada satu komponen biaya regulasi yang sangat tinggi, ujungnya masyarakat tetap tidak bisa menikmati layanan murah,” tegasnya.

Baca Juga

Mampukah Lelang 1.4 GHz Mewujudkan Internet Cepat nan Murah di Indonesia?

Arif pun menyinggung perbandingan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, yang mampu menekan biaya regulasi demi layanan yang lebih terjangkau. “Kalau memang maunya affordable, harusnya regulatory cost ini bisa disesuaikan agar layanan ke masyarakat lebih berkualitas,” tambahnya.

Selain soal biaya, ia juga menyoroti target pembangunan infrastruktur 1,4 GHz dalam waktu lima tahun yang dinilai terlalu ambisius. “Kalau dibilang cukup atau tidak, itu tergantung kecepatan operator. Tapi Indonesia ini luas banget. Untuk 4G saja butuh waktu bertahun-tahun dan belum maksimal. Jadi kalau lima tahun untuk seluruh Indonesia, saya rasa belum cukup,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerimaan negara dari biaya frekuensi dengan keberlanjutan bisnis operator. Jika beban regulasi terlalu berat, lanjutnya, operator akan kesulitan memperluas layanan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat optimal.

Dengan kondisi tersebut, Arif menilai keberhasilan lelang 1,4 GHz tidak hanya ditentukan oleh siapa pemenangnya, tetapi juga bagaimana pemerintah menciptakan iklim regulasi yang mendukung. “Kalau regulasinya bisa mendukung, baru internet murah dan merata bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.