Hilirisasi Nikel Disebut Untungkan Industri China

JAKARTA, Investortrust.id   - Program hilirisasi nikel yang tengah gencar dikembangkan oleh pemerintah disebut-sebut justru menguntungkan industrialisasi di China.

“Misalnya dari puluhan smelter ternyata dominasi perusahaan-perusahaan China ini sangat tampak,” kata Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S. Damanhuri, dalam dikusi  bertema Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum, yang digelar Universitas Paramadina secara daring, Kamis (14/12/2023).

Baca Juga

BPS Ingatkan Risiko Penurunan Harga Komoditas CPO, Batu Bara, dan Nikel

Didin mengatakan hilirisasi hanya membangun dan menopang industrialisasi di China, karena hilirisasi belum berdampak terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia.

“Termasuk datangnya besar-besaran tenaga kerja China di penambangan nikel itu. Bahkan hasil dari hilirisasi itu kemudian diekspor, tidak digunakan perusahaan dalam negeri,” ujar dia.

Didin mengatakan hilirisasi tidak signifikan membangun pemerataan industri nasional. Dia menyarankan hilirisasi seharusnya tidak hanya untuk satu komoditas saja.

“Sebenarnya hilirisasi itu tidak boleh tergantung pada satu komoditas. Pemerintah Jokowi menjanjikan ada bauksit, emas dan semacamnya, tapi kenyataannya tidak ada,” ujar dia.

Baca Juga

Bahlil: Minimal 30% Investasi di Tahun Pemilu Masuk Hilirisasi

Didin mengatakan hilirisasi yang justru penting yaitu komoditas hasil agromaritim. Dia menyebut komoditas ini bisa menjadi kekuatan penting ekonomi nasional. “Tapi, justru tidak dilakukan,” kata dia.

Selain hilirisasi, Didin juga menyoroti masalah kartel ekonomi yang masih berkembang. Kartel ini didukung oleh lumpuhnya penegakan hukum.

Didin menyontohkan, kasus mafia minyak goreng. Dia mengatakan saat kasus ini mencuat setelah temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Tapi apa yang terjadi? Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pelaku yang sebenarnya bukan pelaku utama,” ujar dia.

Evaluasi ketiga yang disampaikan Didin yaitu pembangunan infrastruktur. Menurut dia, pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Presiden Jokowi tak jelas targetnya. Ini beralasan karena beberapa beberapa proyek infrastruktur berakhir dengan alih tangan dengan dijual ke swasta.

“Jadi pembangunan infrastruktur ini untuk siapa? Apalagi menciptakan utang baru, bagi BUMN-BUMN karya,” kata dia. (CR-7)