Wamen Ossy Akui Sulitnya Sertifikatkan Tanah di Indonesia
TANGERANG, investortrust.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan mengungkapkan sulitnya menyertifikatkan bidang tanah di seluruh Indonesia.
''Yang pasti kami akan berusaha, karena pasti 100% mungkin tidak akan terjadi (tersertifikasi). Karena memang ada tanah yang sifat konfliknya sangat akut. Tapi kita akan terus berusaha,'' tutur Ossy usai acara “International Valuation Conference 2025” di Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga
Anggaran Kementerian ATR/BPN Terserap Rp 1,49 T Sepanjang Kuartal I-2025
Saat ini, menurut Ossy, sekitar 76% tanah di Indonesia telah bersertifikat. Sisanya sebesar 24% belum bersertifikat. Sisa tanah yang belum bersertifikat memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk diselesaikan.
''Kementerian ATR/BPN tidak mungkin menggunakan tangan besi. Kalau misalnya ada sengketa dan konflik, dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri (Nusron Wahid) kemarin terkait adanya tanah sertifikat tanah berstatus KW 4, 5, 6 atau kelengkapan datanya belum maksimal, tentunya bukan kapasitas kami untuk menyalahkan masalah, tugas kami untuk menyelesaikannya,'' papar dia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan, capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah mencapai 94,4% per April 2025.
Baca Juga
Menteri ATR Pastikan Program 3 Juta Rumah Tak "Senggol" Tata Ruang Ketahanan Pangan
''Total capaian pendaftaran tanah sampai April 2025 sejumlah 121,64 juta bidang atau 94,4% dari target 126 juta bidang,'' kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR melalui pantauan youtube TV Parlemen, dikutip Kamis (24/4/2025).
Meski capaian pendaftaran sudah mendekati target, menurut Nusron, sertifikasi bidang tanah masih menghadapi hambatan, terutama dari sisi pembiayaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).