Menkeu Ungkap Perkembangan Perundingan Tarif Resiprokal dengan AS

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perkembangan perundingan tarif resiprokal yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Diskusi dan pembicaraan teknis terus dilakukan secara intens dengan dunia usaha Amerika Serikat (AS) yang berinvestasi di Indonesia.

“Usindo yang terdiri atas perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi dan bergerak di Indonesia maupun US Chambers, terus memberikan feedback dan mendapatkan berbagai posisi dari Indonesia dari respons tarif resiprokal,” kata Sri Mulyani saat paparan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang digelar daring, Kamis (24/4/2025).

Sri Mulyani menjelaskan, dia akan menemui Menteri Keuangan AS Scott Bessent, besok sore waktu Washington DC, AS. Selain menggelar pertemuan dengan menteri keuangan AS, dia juga akan berkoordinasi degnan menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asean.

“Untuk bersama-sama membahas bagaimana dampak dari kebijakan tarif ini,” ujar dia.

Sri Mulyani menegaskan suasana perundingan masih sangat cair. Sebab, selain kepastian kebijakan tarif resiprokal, terdapat aksi retaliasi yang dilakukan China terhadap AS.

Baca Juga

Tanggapi Soal Tarif Resiprokal AS, Pemerintah Siapkan Strategi Hilirisasi

“Kita juga terus mengembangkan, meneliti, dan mengobservasi, serta memantau perkembangan kebijakan Amerika, dan respons dari negara-negara lain,” ujar dia.

Menkeu memastikan pemerintah telah menjajaki negosiasi dengan pemerintah AS terutama dalam kaitannya dengan kebijakan tarif resiprokal AS, di antaranya adalah penyesuaian tarif bea masuk untuk produk selektif dari AS. Ada usulan peningkatan impor dari AS seperti produk migas, mesin-mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,

Selain itu, Indonesia berkomitmen melakukan langkah reformasi di bidang fiskal (perpajakan dan kepabeanan), penyesuaian non-tariff measures yang berupa TKDN, kuota impor, deregulasi Pertimbangan Teknis/Pertek di beberapa K/L),  serta melakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang impor (trade remedies) secara responsif dan cepat.

“Berbagai kebijakan dan reformasi tersebut tetap dilakukan dalam kerangka stabilitas kebijakan makro dan keberlanjutan APBN,” ujar Menkeu.

Baca Juga

Tarif Resiprokal Trump Kacaukan Ekonomi Eropa, Ada Sektor yang Diuntungkan?