Tak Setuju RI Kembangkan PLTN, Celios: Biaya dan Risiko Terlalu Tinggi
JAKARTA, investortrust.id - Center of Economic and Law Studies (Celios) tidak setuju jika pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai pengganti energi fosil. Biaya yang mahal dan risiko tinggi menjadi faktor utamanya.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut, insiden di PLTN Fukushima Daiichi Jepang seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa penggunaan nuklir memiliki risiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja maupun lingkungan sekitar.
“Nuklir berbiaya mahal, berisiko tinggi, seperti yang terjadi pada kasus Fukushima di Jepang. Itu jadi pelajaran besar,” kata Bhima Yudhistira saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga
RI dan Rusia Jajaki Peluang Kerja Sama Eksplorasi Minyak dan Pembangkit Nuklir
Insiden nuklir di Fukushima dipicu tsunami akibat gempa bumi pada 11 Maret 2011. Setelah gempa, sistem reaktor secara otomatis menghentikan reaksi fisi yang sedang berlangsung.
Kendati demikian, tsunami menghancurkan generator darurat yang seharusnya memasok daya untuk sistem pendingin reaktor. Akibatnya, kegagalan pendinginan terjadi, menyebabkan tiga krisis nuklir utama, yaitu ledakan hidrogen-udara dan pelepasan bahan radioaktif di Unit 1, 2, dan 3.
“Banyak negara termasuk Jepang sudah meninggalkan tenaga nuklir karena risiko keamanan dan keselamatan masyarakat. Jadi, kalau Indonesia ke arah nuklir tentunya bertolak belakang dengan yang memiliki teknologi nuklir itu sendiri,” ujar Bhima.
Bhima menerangkan, jika Indonesia ingin mendorong pengembangan energi nuklir, teknologinya harus dari luar negeri. Namun, hal ini akan menambah beban berat dari segi devisa.
“Selain itu, nuklir tidak dianggap sebagai pilihan transisi energi, karena dibandingkan energi baru terbarujan (EBT) lainnya, seperti panel surya, itu jauh lebih murah dibandingkan pembangkit nuklir,” sebut dia.
Baca Juga
Pertamina NRE Gandeng Negara Lain Kembangkan Pembangkit Nuklir
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian sebelumnya mengungkapkan, pemerintah bakal mendorong pengembangan PLTN untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
Dia menerangkan bahwa hal itu menjadi pembahasan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya pengangkutan gas (toll fee) dan terbatasnya kapasitas gas.
“Ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, bahwa sumber gas itu sulit. Cost-nya tinggi. Jadi kemungkinan akan di-switch ke pembangkit listrik tenaga nuklir,” ucap Ramson saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/4/2025).