Pengamat Ingatkan Wacana Hapus Kuota Impor Bisa Rugikan Petani dan Peternak Domestik
JAKARTA, investortrust.id - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan wacana penghapusan kuota impor yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto perlu dimaknai dengan penuh kehati-hatian oleh anggota Kabinet Merah Putih.
Pasalnya, menurut Khudori penghapusan kuota impor tersebut tidak lantas harus dimaknai dengan membuka keran impor seluas-luasnya, dan menghapuskan kuota. Ia menilai, penghapusan kuota impor bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
"Oleh karena itu, hemat saya, pernyataan Presiden harus dibaca sebagai perintah untuk tetap melindungi produsen dalam negeri tanpa harus menggunakan instrumen kuota," ucap Khudori dalam keterangannya yang diterima investortrust.id, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga
Kuota Impor Mau Dihapus, Bos Bapanas: Tidak Dibuka Semuanya, Tapi untuk Komoditas yang Kurang
Dalam konteks pangan, Khudori mengatakan, tentu langkah pemerintah harus melindungi petani, peternak, pekebun, dan nelayan dari produk impor yang mematikan tanpa menggunakan kuota.
Apalagi, ia menyebutan, selain adanya fenomena gelombang proteksionisme sejumlah negara ketika ada krisis, perang atau gejolak politik, harga pangan di pasar dunia tidak selalu mencerminkan daya saing.
"Harga pangan di pasar dunia bersifat distortif, baik karena subsidi, dukungan domestik maupun subsidi ekspor. Ini yang membuat harga pangan di pasar dunia murah," terangnya.
Lebih lanjut, Khudori juga mengungkapkan bahwa argumen harga pangan domestik mahal, yang kemudian menjadi dalih memuluskan impor, harus dibaca secara hati-hati oleh pemerintah. Karena di balik dalih itu kehidupan jutaan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dipertaruhkan.
"Hemat saya, perintah Presiden harus dimaknai para pembantunya di kabinet ihwal perlunya mencari instrumen selain kuota untuk melindungi produsen domestik, termasuk memastikan kecukupan pangan," tambah Khudori.

