Maruarar Minta Restu Rosan agar Danantara Bantu Program Perumahan Rakyat
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait blak-blakan meminta restu Rosan Roeslani agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ikut membantu program-program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Diketahui Rosan Roeslani merupakan chief executive officer (CEO) dari Danantara.
"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai ketua pengendali daripada Danantara," kata dia ditemui usai menghadiri gelar griya di kediaman Rosan Roeslani, Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Selasa (1/4/2025).
Bukan tanpa alasan, Maruarar menjelaskan program perumahan rakyat diyakini dapat menimbulkan multiplier effect perekonomian yang baik di tengah masyarakat.
"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," jelas dia.
Baca Juga
Danantara akan Diguyur Dividen Bank Himbara Rp 47,91 Triliun pada April, Intip Perhitungannya
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan telah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghasilkan kebijakan yang pro terhadap kerakyatan. Disebut oleh Maruarar, salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar kini menjadi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Di Indonesia begitu banyak masalah, Presiden Prabowo juga minta kita membuat kebijakan yang pro rakyat. Biasanya kan karpet merah buat investor nih, itu bagus, tapi juga diminta untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.
Program kedua, kata dia, adalah biaya atas tanda bangunan (BPATB) yang lagi-lagi digratiskan untuk MBR. Dia berujar sebelumnya masyarakat dikenakan biaya sebesar 5% untuk BPATB. Dan program ketiga, yakni pemberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) yang gratis di bawah Rp 2 miliar bagi MBR.
"Sampai bulan Juni kalau yang PPN ditangguh ke pemerintah, nah itu yang perlu kita jaga," sebut dia.
Baca Juga
Selain itu, Maruarar menjelaskan kementerian PKP telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat lintas profesi. Di antaranya 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran, dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).
"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," jelas dia.
Dia menambahkan, rumah subsidi tersebut nantinya akan tersedia di seluruh wilayah di Indonesia.