Gubernur Koster Minta Maruarar Bantu Atasi Kebutuhan 54.000 Rumah Layak Huni di Bali
Poin Penting
|
JIMBARAN, investortrust.id — Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (RLH) di Provinsi Bali yang mencapai 54.000 unit. Permintaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi FLPP di Universitas Udayana, Jimbaran, Bali, Senin (24/11/2025).
Koster mengungkapkan, backlog perumahan di Bali terdiri dari 32.000 unit kebutuhan kepemilikan dan sekitar 22.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang memerlukan penanganan.
“Kami memiliki backlog kepemilikan 32.000 unit rumah dan backlog RTLH sekitar 22.000 unit. Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” kata Koster dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga
BP Tapera: Realisasi KPR FLPP 2025 Tembus 223.279 Unit Per 21 November
Ia pun menargetkan penyelesaian RTLH dalam lima tahun ke depan dan berharap implementasi program 3 juta rumah berjalan lebih progresif di Bali.
Adapun kegiatan Sosialisasi FLPP dan KPP ini digelar oleh Kementerian PKP bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang diikuti 300 debitur mikro perumahan binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pada kesempatan itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menegaskan, dukungan terhadap sinergi Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha perumahan.
“KPP dan FLPP merupakan dua instrumen penting dalam percepatan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. BP Tapera memastikan bahwa penyaluran FLPP berjalan tepat sasaran, sekaligus mendukung perluasan akses pembiayaan murah bagi UMKM dan pelaku sektor perumahan melalui kebijakan KPP,” kata Heru.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, pemerintah berkomitmen menyediakan pembiayaan murah untuk ekosistem usaha perumahan maupun UMKM.
Baca Juga
Lewat Sosialisasi KPP dan FLPP di Semarang, BNI Perkuat Akses Pembiayaan Perumahan Rakyat
Hadir pula, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M Qodari menekankan, program perumahan merupakan bagian dari upaya pemerataan ekonomi oleh pemerintah. “Bagi Presiden (Prabowo Subianto), apa yang dikerjakan Pak Maruarar bukan hanya pembangunan semata, tetapi keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” tegasnya.