MPR Minta Pemerintah Berantas Premanisme Ormas yang Ganggu Iklim Investasi
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta pemerintah menindak dan memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bahkan, Eddy menyebut sikap sebagai besar investor yang memilih wait and see karena menunggu tindakan nyata pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme berbaju ormas yang meresahkan pelaku usaha.
Bagi Eddy Soeparno, premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.
"Target pertumbuhan ekonomi sampai 8% membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional," kata Eddy saat menghadiri Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Senin (17/3/2025).
Baca Juga
Menperin Agus Tegaskan Premanisme Ormas di Kawasan Industri Hambat Investasi
Doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan kerugian akibat premanisme berkedok ormas yang mengganggu investasi ini bukan hanya dari sisi material semata. Lebih dari itu, aksi premanisme ormas juga merugikan tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.
"Pertama, reputasi iklim investasi Indonesia yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Padahal, katanya, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Ia meyakini premanisme menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat.
Kedua, lanjut Eddy, adalah premanisme ormas merugikan Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain.
"Seperti pernyataan ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri," tuturnya.
Baca Juga
Kemenaker Bakal Polisikan Ormas Bergaya Preman yang Hambat Investasi
Secara khusus, Wakil Ketua Umum PAN ini mendorong lintas kementerian memprioritaskan penyelesaian masalah ini sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas ini. Ia berujar penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara.
"Oleh karenanya saya mengimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme yang mengganggu dunia usaha. Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai," kata anggota Komisi XII DPR ini.