Indonesia Perjuangkan Tata Kelola AI yang Inklusif di Forum Global

PARIS, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang adil, inklusif, dan aman.

Dalam forum Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit di Paris pada 9 Februari 2025, Meutya menyoroti peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.

Dalam pidatonya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Meutya Hafid menegaskan bahwa tata kelola AI harus melibatkan semua negara, bukan hanya negara maju yang memiliki teknologi lebih unggul.

"Indonesia percaya bahwa AI harus dikembangkan dan diterapkan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kebijakan global AI tidak boleh hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan dan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (11/2/2025).

Forum ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, serta para pemimpin komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama forum, yakni GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI. Dalam diskusi ini, Indonesia menggarisbawahi bahwa AI harus menjadi alat yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan bisnis semata.

Baca Juga

Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Ekosistem Semikonduktor dan Artificial Intelligence

Berdasarkan data World Economic Forum (2024), implementasi AI dalam sektor ekonomi dapat meningkatkan PDB global hingga 14% pada tahun 2030. Namun, manfaat ini bisa timpang jika regulasi AI hanya berpihak pada negara maju. Oleh karena itu, Indonesia mendorong kebijakan AI yang dapat memberikan peluang bagi negara berkembang dalam memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan ekonomi dan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi digital, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dengan aman, etis, dan inklusif bagi semua," tegas Meutya.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini juga bukan sekadar untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang.

"AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (C-13)