Ini Dampak Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Rp 81 Triliun Imbas Inpres Efisiensi
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan dampak pembangunan infrastruktur nasional yang terkena efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu Rp 110,95 triliun imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mulanya, dia memerinci total anggaran Kementerian PU 2025 yang hanya tersisa Rp 29,57 triliun itu.
Baca Juga
PLN Manfaatkan 3,4 Juta Ton Abu Sisa Pembakaran Batu Bara PLTU untuk Infrastruktur
''Sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun. Perincinnya, nonrupiah murni Rp 16,31 triliun yang terdiri dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan rupiah murni pendamping Rp 10 triliun, SBSN (surat berharga syariah negara) dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp 6,31 triliun. Rupiah murni sendiri ada Rp 13,26 triliun, termasuk gaji, operasional, dan non-operasional sebesar Rp 7,23 triliun,” kata Dody saat rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Adapun sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas sebesar Rp 6 triliun. Atas dasar itu, Kementerian PU telah berkirim surat kepada pimpinan Komisi V DPR untuk persetujuan atas efisiensi belanja Kementerian PU tahun anggaran 2025.
Lebih lanjut, Dody memaparkan sederet program kerja yang terdampak penghematan anggaran tersebut. Bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp 27,72 triliun dengan melakukan efisiensi pembangunan 14 bendungan, satu bangunan pengarah rukoh, serta revitalisasi danau.
Selain itu, pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku (kapasitas 1,25 m3/detik), pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 km, pengaman pantai 4,5 km, pengendali lahar, dan sedimen.
Sementara itu, dikatakan Dody, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun, yang berdampak pada kegiatan konstruksi, seperti pembangunan jalan sepanjang 57 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan sepanjang 1.102 km. “Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 m, jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 m," kata dia.
Baca Juga
Prabowo Dorong Penyelesaian Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN
Selanjutnya, pembangunan flyover, underpass, dan terowongan 94 m, jalan bebas hambatan sepanjang 7,3 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 km, jembatan sepanjang 563.402 m, dan padat karya untuk 24.600 tenaga kerja.
Sedangkan Ditjen Cipta Karya telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun. Dody menyampaikan, pekerjaan yang terdampak mulai pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga penataan kawasan pariwisata.
“Pertama, pembangunan dan peningkatan SPAM 40 l/detik, perluasan SPAM 863 sambungan rumah (SR), dan infrastruktur berbasis masyarakat Pamsimas di 600 lokasi," terang Dody.
Kemudian sistem pengelolaan air limbah untuk 10.240 kepala keluarga (KK), persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, infrastruktur berbasis masyarakat Sanimas di 1.400 lokasi, sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 825 lokasi.
Selanjutnya Ditjen Prasarana Strategis juga dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun, pada kegiatan-kegiatan, seperti rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi/keagamaan.
Kemudian, lanjut Dody, terdampak pada sektor permukiman, seperti rehabilitasi, renovasi pasar dua unit, prasarana olahraga tiga unit, dan prasarana lainnya empat unit.
''Terakhir, kami juga melakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 390 miliar pada layanan manajemen, perencanaan, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, serta pembinaan konstruksi dan pembiayaan infrastruktur,'' tutur Dody.