JK Beri Masukan ke Prabowo soal Penataan LPG 3 Kg
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pembatasan penjualan gas LPG 3 kg. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai mendampingi Presiden Prabowo santap siang dengan JK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Ya Pak JK ngomong tentang LPG bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di periode pertama,” kata Bahlil.
Baca Juga
Prabowo Instruksikan Reformasi Subsidi LPG: Pastikan Tepat Sasaran
Diketahui, JK memiliki peran penting dalam konversi minyak tanah ke LPG pada 2007. Konversi ini dilakukan lantaran beratnya beban APBN saat itu menanggung subsidi minyak tanah.
Bahlil mengatakan harga gas subsidi tak mengalami perubahan sejak era JK dulu atau sekitar 20 tahun lalu. Padahal, kurs rupiah terhadap dolar Amerika telah melesat dua kali lipat.
“Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp 8.000, Sekarang sudah Rp 16.000," katanya.
Di sisi lain, kata Bahlil, subsidi LPG kerap tidak tepat sasaran dan bahkan terjadi mark-up. Harga LPG 3 kg dari Pertamina ke agen dipatok sekitar Rp 12.000 hingga Rp 13.000. Kemudian, dari agen ke pangkalan dipatok dengan harga Rp 16.000 hingga Rp 17.000. Dikatakan, alur distribusi itu masih dapat dipantau Pertamina. Namun, saat distribusi dari pangkalan ke pengecer hingga masyarakat sulit dipantau dan dikendalikan.
“Dari pangkalan ke pengecer Itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000 kadang-kadang,” ucapnya.
Baca Juga
Dasco Nilai Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Mendadak dan Tidak Tersosialisasi
Untuk itu, kata Bahlil, JK menekankan pentingnya penataan agar harga gas 3 kg itu merata. Hal itu yang membuat Kementerian ESDM mengambil kebijakan menjadikan pengecer menjadi sub pangkalan.
"Dengan mereka menjadi Subpangkalan, maka Kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT, itu maksudnya," katanya.