Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81 T, Bagaimana Kelanjutan PSN Infrastruktur?
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mendapatkan ‘surat cinta’ dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penghematan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 81,38 triliun. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lantas bagaimana kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahan khusus untuk penambahan PSN infrastruktur di era Kepresidenan Prabowo Subianto. Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian PU untuk segera mengkaji ulang PSN yang akan dan masih dalam tahap pembangunan.
“Pada prinsipnya untuk semua proyek yang belum selesai dilakukan review untuk ditetapkan kembali prioritasnya sesuai dengan Asta Cita dan selanjutnya dirancang pentahapannya berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah,” jelas Diana saat dihubungi investortrust.id, Senin (3/2/2025).
Sebelumnya, Diana menyebutkan, efisiensi anggaran Kementerian PU mencapai Rp 81,38 triliun. Hal ini menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Ya, sekitar Rp 81 triliun,” kata Diana, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Anggaran Infrastruktur di Kementerian PU Dipangkas 74% Imbas Inpres Efisiensi
Berdasarkan data yang diperoleh investortrust.id, anggaran Kementerian PU pada APBN 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Sementara efisiensi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Surat Edaran (SE) bernomor S-27/MK.02/2025, yaitu Rp 81,38 triliun.
Diana mengatakan, efisiensi di luar belanja pegawai. Selain itu, efisiensi tidak dikenakan untuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), hibah luar negeri (HLN), dan surat berharga syariah negara (SBSN). “Kalau yang lainnya operasional (efisiensi) 50%, infrastruktur tinggal 24%” ujar dia.
Diana mengatakan, efisiensi ini membuat beberapa program di Kementerian PU dikaji ulang, seperti proyek jalan, bendungan, bangunan, hingga irigasi. “Kita harus berbagi dan memilih mana yang diprioritaskan. Yang harus jalan kan HLN dan SBSN karena sudah komitmen,” ucap dia.
Peluang Investor Asing Garap PSN Infrastruktur
Sebagai informasi, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menitipkan pesan pada Kabinet Merah Putih yang tengah mengkaji atau me-review 280 PSN Infrastruktur era Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).
“Pertama, PSN (Infrastruktur) yang tidak berkembang perlu dievaluasi. Karena ini terkait juga dengan penetapan dan rencana bisnis yang dikembangkan,” kata Yayat saat dihubungi investortrust.id, Kamis (30/1/2025) lalu.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu menggenjot skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menjadi pilar PSN Infrastruktur di era Kepresidenan Prabowo Subianto.
Baca Juga
Prabowo Ajak Investor India Bangun Infrastruktur di Indonesia
“Kalau misalnya dia sudah berinvestasi dan tidak berkembang, tinggal dicarikan saja mitranya, masuklah celah-celah PSN jadi kolaborasi,” tambah Yayat.
Seiring dengan hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke India beberapa waktu lalu, Yayat mengatakan, pemerintah RI perlu memetakan dan memperbaiki tata kelola sejumlah PSN Infrastruktur untuk bisa menarik investor dari Negeri Bharat itu.
“Sekarang mau nggak India masuk kawasan PSN, mau berinvestasi tidak untuk kawasan industri atau hilirisasi. Jadi, saya kira pemetaannya penting dilakukan untuk meningkatkan performa kawasan. Sesudah evaluasi juga harus ada penegasan – dilanjutkan, dibenahi lagi, atau ditahan dulu perkembangan (PSN) selanjutnya,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemerintah India merespons positif undangan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto kepada perusahaan-perusahaan India
“Kemungkinannya adalah pada infrastruktur pelabuhan dan bandara, karena India memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis infrastruktur itu,” kata Subrahmanyam Jaishankar beberapa waktu lalu.
Pemerintah Kaji 280 PSN Infrastruktur Era Jokowi
Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, pihaknya akan mengkaji 280 PSN era Kepresidenan Jokowi bersama tim khusus yang melibatkan Kemenko Perekonomian beserta kementerian teknis dan stakeholder lainnya.
“Kami tentu tidak bisa bekerja sendirian, akan terlibat dalam tim yang besar, untuk bisa menentukan proyek-proyek strategis nasional yang selama ini sudah direncanakan maupun sudah dijalankan,” kata AHY dalam seminar di Universitas Pertahanan Indonesia, Kabupaten Bogor, Selasa (28/1/2025) lalu.
Baca Juga
Menteri Dody Tekankan 'PU608' sebagai Target Infrastruktur di Era Prabowo
Meski demikian, putera dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu tak memperinci PSN mana saja yang akan diprioritaskan Kabinet Merah Putih dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini masih berjalan, tentunya tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini, karena tentunya ini masih membutuhkan waktu untuk menilai mana saja yang masih bisa dilanjutkan on the track, mana juga yang perlu dikaji, mana yang perlu dilakukan adjustment, penyesuaian-penyesuaian,” ujar AHY.
Sebelumnya, AHY telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengkajian ulang PSN infrastruktur yang masih berlanjut sejak era Kepresidenan Jokowi.
“Arahan dari Bapak Presiden Prabowo dari list 280 sekian PSN kita harus cek satu per satu. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tapi Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait. Penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya kita akan review dengan baik,” kata AHY beberapa waktu lalu di Bali.