Baru Dilantik Jadi Dirjen Migas, Achmad Muchtasyar Dapat Banyak PR dari Bahlil
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar langsung mendapat banyak pekerjaan rumah (PR) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai dirinya dilantik, Kamis (16/1/2025).
Bahlil mengingatkan bahwa Achmad memiliki tugas berat sebagai Dirjen Migas. Pasalnya, salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan kedaulatan energi.
“Pak Dirjen, di kita ini kan adalah terkait dengan kedaulatan energi. Tugas Bapak berat bersama saya. Lifting (minyak) kita ini setiap tahun menurun terus. Konsumsi kita setiap tahun naik,” ujar Bahlil dalam sambutannya di Sekretariat Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).
Dipaparkan oleh Bahlil, lifting minyak nasional di akhir tahun tidak lebih dari 600.000 barrel oil per day (BOPD). Padahal, target lifting minyak di dalam APBN 2024 adalah sebesar 635.000 BOPD.
Baca Juga
Bahlil: KKKS Tak Capai Target Lifting Migas Bakal Kena Sanksi
Terkait hal ini, Bahlil pun mengarahkan Achmad Muchtasyar untuk berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. “Mulai setelah ini langsung koneksi sama Pak Djoksis, Kepala SKK Migas. Tugas kita adalah menaikkan lifting.”
Selain itu, Bahlil juga membahas soal wilayah kerja (WK) migas yang disiapkan pemerintah untuk ditenderkan. Dia menyebut, ada sekitar 60 wilayah kerja yang akan ditenderkan sampai dengan 2028. Namun, dia ingin agar di tahun 2027 ke-60 wilayah kerja tersebut sudah ditenderkan seluruhnya.
“Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan. Jangan ditahan. Semua dijalankan,” tegas Bahlil.
Baca Juga
Soal Kelanjutan Harga Gas Murah (HGBT), ESDM Masih Hitung Harga Hulu dan 'Toll Fee'
Lebih lanjut, mantan Menteri Investasi itu pun meminta agar segera melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah kerja yang sudah selesai plan of development (POD), tapi belum jalan, utamanya yang sudah 20 tahun lebih.
“Kalau memang penting itu dicabut, ya dipertimbangkan untuk kita clear-kan. Artinya, kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha dalam rangka meningkatkan lifting. Tapi, jangan dunia usaha mengatur negara,” ucap dia.