Menteri UMKM: Jamkrida Harus Jadi Solusi Pendanaan UMKM 'Unbankable' di Daerah
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman menyebut Jamkrida memiliki berperan strategis mendukung UMKM untuk mendapatkan, utamanya yang tergolong unbankable,
"Jamkrida memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, terutama bagi mereka yang tergolong unbankable," kata Menteri Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).
Ia menegaskan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sehingga semua pihak berkewajiban mendukung pengembangannya. "Dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Menteri Maman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah sulitnya akses pembiayaan akibat keterbatasan agunan.
Baca Juga
“Jamkrida hadir sebagai solusi, menjadi substitusi jaminan bagi pengusaha UMKM yang layak dibiayai tetapi belum memenuhi syarat perbankan terkait agunan. Ini memungkinkan mereka naik kelas menjadi bankable dan mendapatkan kredit untuk ekspansi usaha,” terangnya.
Maman menambahkan, data terbaru menunjukkan bahwa aset Jamkrida se-Indonesia meningkat 20,4% pada tahun 2023, mencapai Rp 5,6 triliun. Sedangkan untuk pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) juga naik signifikan sebesar 73,9% menjadi Rp 1,48 triliun.
"Hal ini mencerminkan peningkatan akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan, sekaligus mempertegas posisi Jamkrida sebagai motor penggerak ekonomi nasional," tuturnya.
Menteri Maman juga menyoroti bahwa Jamkrida masih menghadapi keterbatasan kapasitas permodalan, yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
“Pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah klaim yang harus ditanggung Jamkrida, sehingga likuiditasnya tertekan. Suntikan modal dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Jamkrida dan meningkatkan kapasitas penjaminannya,” kata Maman.
Politikus Partai Golkar itu juga berharap penyelenggaraan Jamkrida Award 2024 menjadi inspirasi bagi provinsi lain yang belum memiliki Jamkrida untuk segera mendirikan lembaga penjaminan serupa.
"Saat ini, baru 18 provinsi yang memiliki Jamkrida, sementara potensi bisnis penjaminan masih sangat besar dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 64 juta," ungkapnya.
Ia juga mendorong Pemda untuk memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui penyertaan modal.
"Dengan penguatan Jamkrida, kita tidak hanya membantu UMKM bertumbuh tetapi juga menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menteri Maman.