Kementerian PU Tepis Isu Proyek Tol Bakal Ditahan di Era Presiden Prabowo

JAKARTA, investortrust.id – Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rachman Arief Dienaputra menegaskan, proyek-proyek tol yang tengah dikaji bakal tetap dilanjutkan di era Kepresidenan Prabowo Subianto.

“Saya belum mendengar untuk ditahan (proyek tol) itu, belum ada. Yang jelas bahwa kita harus membangun atau mendukung infrastruktur yang menunjang ketahanan pangan, energi, dan air begitu,” kata Rachman saat ditemui usai pembukaan Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Ia juga menyampaikan, pemerintah akan memprioritaskan proyek-proyek tol melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha (unsolicited) di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

“Belum ada bicara ‘stop’ (proyek tol) ya. Kajian-kajian jalan terus, nanti kalau ada investor yang berminat tanpa ada dukungan pemerintah (unsolicited) mungkin itu yang kita prioritaskan,” ungkap Rachman.

Berdasarkan catatan investortrust.id, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU mengikuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sederet proyek tol yang masih diusulkan baru-baru ini alias belum terkontrak dengan badan usaha jalan tol (BUJT). 

Baca Juga

Prabowo Ingatkan Infrastruktur Dibangun dengan Uang Rakyat, Harus Sesuai Spesifikasi 

''Ada instruksi Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek besar, tol juga terdampak. Tetapi yang kita hold (tahan) dulu adalah proyek-proyek (tol) yang belum berjalan,'' kata Anggota BPJT Kementerian PU, Sony Sulaksono Wibowo beberapa waktu lalu. Sementara ruas-ruas tol yang sudah mulai FS (feasibility study) dan masuk tahap lelang akan dilanjutkan.

Sony menambahkan, beberapa ruas tol yang akan ditahan terlebih dahulu adalah Tol Puncak, Kulonprogo-Cilacap, hingga ruas tol di Sumatera. 

 

Sebagaimana  diberitakan, sebelumnya Presiden ke-8 RI itu menginstruksikan ke Kementerian PU untuk menahan proyek pembangunan infrastruktur berskala besar. Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi alasan penghentian proyek besar tersebut. MEnurut Dody,  pembangunan akan memaksimalkan proyek-proyek yang selaras dengan Astacita Presiden, yakni ketahanan pangan, energi, dan air.