Indonesia Harus Ambisius Pensiunkan PLTU
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Issential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam gelaran KTT G20, untuk mempensiunkan lebih dini PLTU dalam kurun waktu sepuluh tahun, perlu disikapi dengan tindakan yang ambisius.
“Perlu ada sesuatu yang ambisius untuk memangkas emisi global dengan mengakhiri operasi PLTU. Bukan hal baru, Perpres Nomor 112 Tahun 2022 (tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik) sudah mengindikasikan itu,” kata Fabby saat Energy Transition Outlook (IETO) 2025, yang digelar daring, Kamis (5/12/2024).
Fabby mengatakan langkah phase out PLTU pada 2040-2045 secara teknis sejatinya bisa dilakukan. Salah satunya mengkonversi PLTU stoker menjadi 100% pembangkit biomassa. Langkah ini perlu mendapat dukungan rantai pasok dan harga yang terjangkau, kata dia.
Selain itu, menurut peta jalan yang dibuat IESR, pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan energi surya. Menurut Fabby, penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki potensi teknis dengan biaya yang lebih murah.
Selain pemanfaatannya, Fabby mengatakan pemanfaatan potensi energi surya dan angin yang ada di Indonesia perlu diikuti dengan pembangunan penyimpanan energinya.
Baca Juga
IESR Dorong Pemerintah Segera Tetapkan Roadmap Pensiun Dini PLTU Batu Bara
“Dalam laporan IESR, kami menghitung kebutuhan energy storage sampai 2050. Kami melihat PLTS dengan storage bisa menjadi dispactable power plan dengan CF (capacity factor) sampai 70% itu secara teknis mungkin dilakukan,” kata dia.
Fabby juga mengatakan langkah phase out PLTU idealnya diiringi dengan percepatan pengembangan EBT, yang didukung dengan pengentasan kendala berupa tumpang tindihnya regulasi, menghilangkan persepsi bahwa pengembangna EBT memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi, termasuk minimnya pasar. Sementara terkait kendala pembiayaan, Fabby menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan keuangan PLN.
Selama ini, kata Fabby, pembangunan proyek EBT di Indonesia kerap terhalang pembiayaan. Dia menyebut hanya 25%-30% realisasi anggaran yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk membangun pembangkit. “Karena memang kapasitas finansial PLN sangat terbatas. Oleh karena itu kita butuh pendanaan,” ucap dia.
Fabby mengatakan pembiayaan sumber EBT di Indonesia mencapai Rp 400 triliun hingga 2030. Dia menyarankan agar pemerintah untuk berinvestasi.
“Ini investasi yang sangat menarik. Kita menghitung bahwa benefit yang dihasilkan dari sana itu bisa dua kali lipat. Dalam bentuk penghematan subsidi itu bisa mencapai US$ 18 miliar dolar dan avoided health cost dari polusi. Jadi totalnya bisa mencapai US$ 60 miliar,” ucap dia.