Bahlil Tagih Janji Pengusaha untuk Hilirisasi Batu Bara

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menagih janji para pengusaha untuk melakukan hilirisasi batu bara. Sebab, hingga saat ini masih banyak pengusaha yang belum menepati janji tersebut.

Bahlil menekankan, hilirisasi batu bara merupakan syarat wajib bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sebelumnya pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

“Hati-hati yang pemegang PKP2B. Syarat utama PKP2B kita lakukan perpenjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada,” ucap Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Bahlil pun mengingatkan bahwa sebelum ini, dirinya lah yang menandatangani IUP perusahaan-perusahaan tersebut ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi. Maka dari itu, dia meminta kepada mereka untuk memenuhi janji melakukan hilirisasi.

“Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi. Nah Alhamdulillah Allah kirim saya masuk ESDM. Ini biar lari sampai ke mana pun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang, tulis lain, baca lain,” tegasnya.

Baca Juga

Bahlil Tegaskan Hilirisasi Menjadi Cara Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Lebih lanjut dia menerangkan, hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara adalah hal yang penting. Pasalnya, DME diharapkan untuk bisa menjadi pengganti liquefied petroleum gas (LPG).

“Ke depan kita akan mendorong batu bara sebagai bagian dari bahan baku yang kita harus dorong hilirisasi. Ini penting karena LPG kita impor satu tahun Itu 6 juta ton. Sedangkan konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri di dalam negeri LPG kita Itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton. Sisanya impor,” jelas dia.

 

Baca Juga

Menteri ESDM Dorong Pemegang IUPK Eks PKP2B Lakukan Hilirisasi Batu Bara

Untuk mengatasi impor LPG ini, pemerintah sebetulnya berencana membuat pabrik LPG. Namun, bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat LPG ini adalah gas yang mempunyai potensi kandungan campuran propana (C3) dan butana (C4).

“Kita mau bikin gas, gasnya harusnya C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit. Maka kemudian kita dorong untuk DME,” ujar Bahlil.