IESR Rekomendasikan Ini untuk Mempercepat Transisi Energi
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan lima rekomendasi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional.
“Transisi energi merupakan salah satu cara mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan berkontribusi pada upaya global membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Rekomendasi pertama, menurut Fabby, pemerintah perlu menetapkan target dan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya paling murah dan keandalan pasokan yang optimal. Juga penurunan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan target 1,5 derajat Celsius.
Baca Juga
IESR Dorong Pemerintah Segera Tetapkan Roadmap Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Dia menjelaskan, komitmen transisi energi perlu diperkuat melalui peningkatan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), mengembalikan target 23% bauran pada 2025, dan meningkatkan signifikan target bauran 2030.
“Selain itu, penyusunan peta jalan transisi energi perlu memberikan transparansi pada implikasi biaya dari berbagai skenario yang dipertimbangkan agar keputusan pencapaian target merefleksikan biaya paling optimal,” papar Fabby.
Rekomendasi kedua, kata Fabby, pemerintah perlu mengakselerasi penyelesaian kebijakan dan regulasi transisi energi dalam perencanaan (pipeline) untuk mendukung peta jalan transisi energi Indonesia.
100 Hari Pertama
Fabby Tumiwa menegaskan, beberapa kebijakan transisi energi perlu diselesaikan dalam 100 hari pertama pemerintahan, seperti KEN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), peta jalan pengakhiran operasi PLTU batu bara, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Rekomendasi ketiga, pemerintah harus mereformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung. “Untuk itu, pemerintah perlu membentuk tim serta menyusun strategi reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung pada kelompok rentan sampai kelompok masyarakat yang berpotensi masuk kelas menengah (aspiring middle class),” tutur Fabby.
Adapun rekomendasi keempat, pemerintah perlu mereformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen CIPP memberikan rekomendasi prioritas untuk penyesuaian regulasi ketenagalistrikan.
Baca Juga
Percepat Transisi Energi, IESR Sebut RI Butuh Investasi US$ 40 Miliar per Tahun
“Reformasi kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia mendorong implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan pendanaan lanjutannya sesuai joint statement JETP,” terang Fabby.
Rekomendasikan terakhir IESR adalah pengentasan program dedieselisasi 5.400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dengan pembangkit energi terbarukan setempat untuk memberikan listrik yang cukup bagi level tier-3 (minimum 692kWh per cap per tahun).
"Rencana dedieselisasi telah mengalami penundaan dalam tiga tahun terakhir. Rencana ini harus diakselerasi karena program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan dapat memangkas biaya pembangkitan listrik lokal dan mengurangi kebutuhan diesel dan impornya,” ujar Fabby.