100 Hari Kerja Agus Gumiwang di Pemerintahan Prabowo, Kejar RPP Gas Bumi hingga Revisi Aturan Impor
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmia bakal melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur pada 100 hari pertama kerjanya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Kebijakan strategis pertama yang dilakukannya adalah terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Penyusunan regulasi ini didorong demi memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
Menperin Agus pun mengungkapkan, beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, pemerintah telah menyepakati RPP yang mengatur mengenai penggunaan gas bumi untuk pelaku manufaktur Tanah Air.
Baca Juga
Dilantik Jadi Menperin, Agus Gumiwang Siapkan Sektor Andalan 5+2
"Kalau RPP tadi disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, itu akan jadi game changer, itu saya kira program HGBT, tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah diatur secara rigid di RPP tersebut, itu sudah menjamin," katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2024).
Sekadar informasi, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMBTU ditetapkan kepada tujuh industri yang diberlakukan Pemerintah sejak 2020.
Selain itu, Agus Gumiwang juga akan kembali mengusulkan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor. Menurutnya, kelonggaran pada aturan ini membuat sektor manufaktur terkontraksi.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak anti dengan barang impor selagi yang masuk adalah bahan baku dan bahan antara yang memang diperlukan para pelaku manufaktur untuk melakukan produksinya.
Baca Juga
SKK Migas: Harga Gas Murah, Negara Potensi Hilang Pendapatan Rp 15,6 Triliun
"A long the way kita juga harus mengupayakan agar bahan-bahan baku itu bisa diproduksi dalam negeri, produk antara juga bisa kita dapatkan untuk produksi dalam negeri sendiri. Sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor dan kita bisa membentuk supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," bebernya.
Kebijakan strategis lainnya yang bakal dilakukan Menperin Agus adalah terkait rencana pemindahan pelabuhan atau entry point barang impor ke wilayah timur Indonesia untuk 7 komoditas, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, katup, dan obat tradisional.
"Itu kita menetapkan entry point di wilayah timur Indonesia, Sorong, Bitung dan Kupang ya," ungkap Menperin Agus.