Menteri Bahlil Buka Suara soal PHK Massal di Industri RI
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat. Tidak menutup-nutupi, Bahlil justru mengakui tren PHK memang terjadi dan telah diamini oleh pemerintah.
"Terjadinya PHK di beberapa tempat, khususnya di Jawa Barat PHK-nya ini ada dua (faktor). Satu adalah relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, di daerah Jawa itu ada ditemukan, ada juga yang memang pabriknya ditutup," kata Bahlil di sela-sela konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024, di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Perihal pabrik yang akhirnya ditutup, Bahlil menemukan dua persoalan utama yang menjadi kendala. Pertama, ia menyebut pabrik-pabrik yang tutup masih menggunakan mesin produksi yang sudah tua atau usang. Dan kedua, adalah soal biaya ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain, yang juga terkait dengan produktivitas tenaga kerja.
Baca Juga
Mendag Zulhas Bantah Permendag 8/2024 Jadi Biang Kerok PHK Massal Industri Tekstil
"Jadi sebenarnya kita ini harus mencari jalan tengah hak-hak buruh tetap kita perhatikan tapi buruh juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan, kalau ini tutup yang rugi kita semua, lapangan pekerjaan tutup, industrinya tidak jalan, pendapatan negara berkurang," ungkapnya.
Namun demikian, eks ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu turut membagikan sebuah kabar positif. Ia menyebut pemerintah baru saja meresmikan pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang), Jawa Tengah, yang dikatakan dapat menyerap hingga lebih dari 2.000 tenaga kerja.
"Bahwa betul ada yang pergi, tetapi yang datang juga ditulis (kepada media), jangan hanya yang pergi saja yang ditulis gitu," bebernya.
Baca Juga
Kemenperin Ungkap 11 Ribu Karyawan Tekstil Di-PHK Sejak Permendag 8/2024 Dilansir
Lebih lanjut keberlangsungan industri di Indonesia, khususnya tekstil, menjadi tantangan tersendiri menurut Bahlil. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sweetener untuk pelaku usaha, agar industri di Indonesia, khususnya tekstil, dapat tetap berjalan eksis.
"Contoh perbankan bagaimana membiayai peremajaan mesin, kadi kalau orang ekonominya sudah tinggi, di daerah-daerah lain kan masih murah, kalau kita tidak memberikan insentif pembiayaan untuk beli mesin, ya pergi lah orang-orang itu," jelasnya.